Kendari Pos online Blog

Inspirasi dan Aspirasi Masyarakat Sultra

Investor Tambang Gugat Bupati Kolut

Posted by Admin on 26 September 2008

Kendari, KP
PT Pertambangan Bumi Indonesia (PBI) yang sudah melakukan eksplorasi tambang nikel di Kolaka Utara (Kolut) harus menelan pil pahit. Uang Rp 11 Miliar lebih yang dikeluarkan di Kolut dalam satu tahun terakhir pun terancam akan menjadi kerugian. Itu terjadi karena izin Kuasa Pertambangan (KP) yang telah dimiliki PBI dicabut oleh Bupati Kolut pada tanggal 21 Juli 2008. Inilah pangkal masalah yang dialami hingga PBI berada dalam ancaman kerugian yang lebih besar lagi.

“Dengan pencabutan ini, Bupati Kolut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dua hari lalu, kami sudah masukkan gugatan di Pengadilan Negeri Kolaka,” tutur Fredrik J Pinakunary, salah seorang kuasa hukum PT PBI.

Fredrik menyebut Bupati Kolut, Rusda Mahmud telah melakukan perbuatan melawan hukum karena alasan pencabutan yang tak masuk akal. Menurut Fredrik, sebanyak 18 kewajiban yang disyaratkan terhadap investor tambang, tak satupun yang dilanggar. “Dari 18 kewajiban itu, semua kami patuhi. Memang ada beberapa kewajiban yang belum dilakukan karena memang belum waktunya diselesaikan,” katanya.

Terkait alasan pencabutan ini, Kepala Cabang PT PBI Sultra, Hendri menjelaskan, suatu ketika dirinya pernah mengkomunikasikan hal ini kepada Bupati Kolut termasuk menanyakan alasan pencabutan izin KP yang mereka miliki. “Alasan Pak Bupati sederhana sekali, KP dicabut karena kami tidak menghadiri pada saat beliau dilantik,” tuturnya.

Tetapi, Bupati Kolut, Rusda Mahmud ketika dikonfirmasi membantah hal itu. Kata dia, PT PBI tidak memenuhi kewajiban. Dua di antaranya adalah, PBI tidak melakukan aktifitas dan tak melaporkan perkembangan usaha setiap tri wulan.

Ditanya soal gugatan PBI yang telah dimasukkan di Pengadilan Negeri Kolaka, Rusda menjawab singkat. “Saya sudah tahu. Kemarin saya tahu,” tuturnya, ketika ditemui di acara tatap muka bersama Presiden SBY di arena eks MTQ, kemarin. Kesempatan itu, ia juga mengakui jika PBI pernah melayangkan gugatan PTUN terkait masalah ini. “Saat itu, PBI menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Gugatan itu kemudian dicabut,” kata Rusda.

Apa yang dijelaskan Rusda Mahmud ternyata berbeda dengan penjelasan Fredrik Pinakunary, Kuasa Hukum PT PBI maupun Hendri sebagai Kepala Cabang PT PBI. Kata keduanya, gugatan itu dicabut karena Bupati bersedia menarik kembali surat pencabutan izin KP PT PBI. “KP kami dicabut lalu Bupati mengeluarkan izin KP baru di atas lahan yang sama kepada perusahaan lain. KP kami dicabut tanggal 21 Juli. Tiga hari kemudian (23 Juli), izin diberikan kepada PT Mulya Makmur Perkasa. Satu minggu kemudian (31 Juli) diberikan lagi kepada PT Kasmar Tiar Jaya (sebelumnya bernama PT Lawaki Tiar Jaya dan satu bulan kemudian lagi (13 Septermber), izin KP diberikan kepada PT Kolaka Mineral Resources. Memang tidak semua lokasi kami yang seluas 5920 Ha yang diberikan,” tutur Fredrik lagi.

Yang paling disesalkan, Bupati Kolut mengeluarkan KP-KP di atas lahan KP PT PBI dan dalam pengeluarkan izinnya pun tak berkoordinasi dengan Gubernur maupun Dinas Pertambangan provinsi. Padahal, Gubernur Sultra (saat dijabat Ali Mazi) telah melayangkan surat kepada Bupati Kolaka Utara untuk mencabut kembali suratnya demi image positif di mata investor maupun mendukung tumbuhnya investasi di Sultra.

Bagi PT PBI, tidak ada jalan untuk merebut kembali hak-haknya selain menggugat di pengadilan. Dan, gugatan setebal 93 halaman telah diserahkan ke Pengadilan Kolaka tanggal 24 Juli dengan nomor 21/Pdt.G/2008 dengan majelis hakim diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sendiri. “Kami juga masih mempelajari kemungkinan pidana korupsi. Penjelasan Ketua KPK bahwa ada 18 modus indikasi korupsi yang salah satunya adalah, Kepala Daerah mengeluarkan KP kepada perusahaan yang tidak memiliki kompentensi atau tak berpengalaman,” timpal Bobby R Manalu, kuasa hukum lainnya dari PT PBI.

Kesempatan yang sama, Kepala Cabang PT PBI, Hendri menjelaskan, pihaknya saat ini berada dalam ancaman kerugian lebih besar lagi setelah kontrak penjualan dengan perusahaan asal China tak dapat dipenuhi. “Mestinya kami sudah menjual. Kalau itu tak bisa dipenuhi, kami bisa dikenakan penalty,” tuturnya.(ong)

About these ads

One Response to “Investor Tambang Gugat Bupati Kolut”

  1. Bio Kolaka said

    Yupppyyyy….

    Rusda Mahmud yang jadi Bupati????
    Bagi yang tahu seluk beluk perangai dan kebiasaan buruk Mr. RM sebelum menjadi Bupati akan mahfum saja…sudah biasami cesss…

    Saranku…jangan mundur dari usaha kalian menuntutnya secara hukum!!!!saya yakin kalian pasti menang!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: