3 Kapal Pengadaan Dinas PKK Nganggur

Baubau, KP
Tiga dari enam kapal ikan yang diadakan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (PKK) kota Baubau menyisahkan masalah. Meski kontraktornya telah merampungkan pekerjaan pembuatan kapal yang menelan dana Rp 2,1 Milyar itu, pihak dinas PKK belum juga mengoperasikan penggunakan tiga kapal penangkap ikan tersebut.

Alasannya, nelayan yang telah di seleksi dinas PKK enggan menggunakan kapal pengadaan mereka karena salah satu fasilitas yang tersedia didalamnya yakni jaring tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Hal ini diakui oleh Kadis PKK kota Baubau, Sumardjo. Ditemui diruangannya beberapa waktu lalu Sumardjo mengatakan dari enam kapal penangkap ikan yang diadakan tahun 2007 lalu hanya tiga kapal yang beroperasi.

Penyebabnya menurut Sumardjo, tiga kelompok nelayan yang ditunjuk mengoperasikan kapal dengan bobot masing-masing 30 gross ton ini mengeluhkan jaring yang telah disediakan dianggap kurang panjang dan tidak sesuai dengan kondisi wilayah penangkapan mereka. “Hanya ini yang jadi kendalanya, selain itu tidak ada,” kata Sumardjo diruangannya beberapa waktu lalu.

Enggannya tiga kelompok nelayan (masing-masing kelompok lebih dari 10 nelayan, red), mengoperasikan tiga kapal buatan dinas PKK itu menjadi tanya besar. Betapa tidak, selain jaring yang mereka keluhkan sesuai dengan kontrak yang telah ada, dimana panjang 365,76 meter dan tinggi sekitar 78 meter, tiga kelompok nelayan yang menjadi rekan mereka malah menerima jaring dan seluruh fasilitas seperti mesin yanmar serta alat komunikasi dan berbagai perlengkapan lain di dalam kapal tersebut.

“Mungkin ada permasalahan lain,” duga salah seorang pegawai di Pemkot Baubau. Hal ini dibantah oleh Sumardjo, menurut dia, selain permasalahan jaring tidak ada masalah lain didalam pengadaan enam kapal yang masing-masing mendapat suntikan dana Rp 350 juta itu. Bahkan dirinya berani memberikan jaminan hal tersebut.

Lantas langkah apa yang dilakukan agar tiga kapal yang nganggur itu tetap beroperasi? Sumardjo mengaku pihaknya akan membantu mencarikan solusi melalui kredit pemberdayaan masyarakat. Jika disetujui, maka jaring tiga kapal itu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan tiga kapal lain yang sudah operasi juga tetap diberikan kredit namun porsi anggaran mereka bukan untuk penambahan jaring melainkan untuk pembuatan sampan.

Proyek pengadaan enam kapal di Dinas PKK ini ternyata mendapat masalah saat dikerjakan. Kontraktornya yang dipercaya mengerjakan kapal ini tidak bisa merampungkan pekerjaannya sesuai dengan tenggan waktu yang telah ditentukan.  Akibatnya proyek ini diajukan perpanjangan dan baru diserahkan pada Maret 2008 lalu. “Ini dikarenakan sulitnya memperoleh bahan baku dan kedala pendistribusiannya. Bahkan akibat keterlambatan tersebut, saya pernah dipanggil pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan keterangan,” ungkap Sumardjo.(nur/ong)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s