APBD Bisa Danai TNI-Polri

Jakarta, KP
Pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi pemda untuk memaksimalkan penggunaan APBD. Salah satunya, mengeluarkan Permendagri No 59/2007 yang menggantikan Permendagri No 13/2006. Dalam aturan itu, pemda lebih fleksibel melakukan penganggaran.

’’Filosofinya agar dana di daerah itu tidak idle (mandek). Apalagi, tahun depan porsi untuk daerah lebih besar,’’ kata Direktur Administrasi Anggaran Daerah Sunarni dalam diskusi kebijakan strategis Depdagri di Jakarta kemarin (21/9).

Dalam RAPBN 2009, dana untuk daerah naik dari Rp 174,2 triliun jadi Rp 303,9 triliun. Rinciannya, berbentuk dana bagi hasil Rp 89,9 triliun; dana alokasi umum (DAU) Rp 183,4 triliun; dana alokasi khusus (DAK) Rp 22,3 triliun; dan dana otonomi khusus Rp 8,3 triliun. ’’Daerah bisa memberi dana bagi kegiatan operasi TNI atau kepolisian,’’ ujarnya.

Kebijakan tersebut baru karena sebelumnya TNI-Polri yang merupakan instansi vertikal mempunyai anggaran tersendiri dalam APBN. ’’Tapi, tetap diatur dengan syarat pertanggungjawaban yang jelas. Nanti dimasukkan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan langsung,’’ jelas Sunarni.

Pejabat berjilbab itu mencontohkan pengamanan pilkada yang dimasukkan dalam pos anggaran badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (bakesbanglinmas) provinsi. ’’Anggota TNI dan polisi yang ikut berjaga mendapatkan tambahan dana dari pos APBD,’’ katanya.

Setelah kegiatan selesai, laporan penggunaan APBD untuk instansi vertikal harus diketahui menteri keuangan. ’’Itu untuk menghindarkan tumpang tindih dengan pertanggungjawaban APBN,’’ jelasnya.
Menurut Sunarni, pejabat di daerah sekarang sangat berhati-hati menyusun APBD maupun pertanggungjawabannya. ’’Ada kegamangan petugas karena takut bermasalah dengan penegak hukum,’’ tegasnya.

Karena itu, petugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Anggaran Daerah Depdagri akan berkeliling ke seluruh provinsi untuk menjelaskan aturan tersebut. ’’Kami perlu ketemu dengan jaksa-jaksa di daerah agar tidak salah tangkap orang. Yang sering muncul pertanyaan soal dana hibah dan bantuan sosial,’’ katanya.

Kasus hibah dan bansos APBD tersebut memang menjadi masalah hukum di beberapa daerah. Misalnya, kasus penggunaan dana APBD untuk bansos yang menyeret wali kota dan wakilnya menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, kata dia, pemda kekurangan tenaga akuntansi profesional yang bisa menyusun laporan keuangan dengan cermat dan tepat. ’’Kepala daerah harus sigap menyiapkan tenaga-tenaga itu di dinas-dinas agar penyerapan anggaran yang lebih besar tahun depan tak terhambat,’’ tegasnya.(rdl/oki)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s