Diberhentikan, Kades Wawonggole Adukan Bupati Konawe ke Polda

Kendari, KP
Basri A Muin, Kepala Desa (Kades) Wawonggole harus menelan kenyataan pahit. Dia diperlakukan sewenang-wenang oleh kekuasaan. Baru satu tahun lebih menjabat Kades, sesuai pilihan langsung masyarakat, Basri tiba-tiba diberhentikan tanpa alasan jelas. Parahnya lagi, pemberhentian itu dibarengi dengan penyelenggaraan Pilkades Wawonggole, tanpa pemberitahuan kepada dirinya. Merasa haknya dikebiri, Basri melapor ke Polda Sultra, berserta lima pihak yang diyakini berperan atas nasibnya itu yakni, Lukman Abunawas, Bupati Konawe, Firdaus P Raha, Camat Wonggeduku, Muliady dan Sitti Riahi, peserta calon kepala desa Wawonggole dan Jupran, ketua BPD Wawonggole.

Saat ditemui usai melaporkan peristiwa yang dialaminya, akhir pekan lalu, Basri mengurai kronologis peristiwa yang menimpanya itu. Awalnya, Basri terpilih sebagai Kades Lahotutu (Kini Desa Wawonggole, red), melalui pemilihan langsung pada Desember 2000.

“Kala itu saya menang mutlak melawan Masran, tetapi pada proses perjalanan kepemimpinan saya, tiba-tiba diberhentikan oleh Bupati Konawe, Razak Porosi saat itu, atas usul camat waktu itu, Sahlan Saranani dan bukan atas usul BPD sebagaimana mekanisme berlaku,” terangnya.

Basri mengaku, pemberhentiannya dilakukan tanpa alasan mendasar, makanya ia melakukan upaya hukum dengan menggugat melalui PTUN Kendari pada saat itu, tepatnya di bulan kejadian, yakni Desember 2000. “Proses perjalanan kasus berlangsung selama satu tahun, hasilnya saya menang. Namun, Bupati Kendari yang kini menjadi Bupati Konawe melakukan banding di PTUN Makassar, dan putusan pengadilan saya kalah. Setelah itu, saya melakukan upaya hukum berupa kasasi di MA, dan hasilnya saya menang,” ungkapnya, sembari menunjukkan memori putusan MA RI bernomor 316 K/TUN/2002 tanggal 27 MAret 2006, dengan hakim ketua Prof DR Paulus E Lotulung SH.

Lanjutnya, putusan itu ia terima 12 Juni 2007 dan pada bulan Juli 2007 Basri kembali dikukuhkan sebagai Kades berdasarkan putusan MA itu. “Setelah itu, tiba-tiba ada pemilihan Kades Wawonggole, Jum’at 19 September 2008. Parahnya lagi, tidak ada pemberitahuan pada saya secara tertulis dari bupati. Seharusnya sesuai ketentuan, enam bulan sebelum masa jabatan berakhir itu, harus ada pemberitahuan secara tertulis. Jangankan pemberitahuan, tiba-tiba langsung dilaksanakan pemilihan, sementara saya masih menjabat sebagai kepala desa,” tukasnya kesal.

Sikap Basri menempuh upaya hukum dengan melaporkan  Lukman Abunawas, Bupati Konawe dan lain-lainnya sebagai wujud untuk mendapat keadilan. Alasannya, selain haknya sudah dikebiri, peristiwa yang menimpanya itu merupakan dugaan kejahatan terhadap kekuasaan pemerintah dan sangat tidak menyenangkan. “Pemilihan Kades Wawonggole Jumat 19 September 2008 itu ilegal. Saya masih kepala desa, dan masa jabatan belum berakhir, tiba-tiba sudah dilakukan pemilihan desa lagi,” katanya.

AKP Sulaemana pimpinan petugas piket yang menerima laporan itu  saat dikonfirmasi membenarkan. Katanya, laporan itu disampaikan Basri A Muin selaku Kades Wawonggole, didampingi kuasa hukumnya Lusman Bua SH. “Kami akan menyampaikan laporan itu ke pimpinan, untuk ditindaklanjuti selanjutnya, karena dalam laporan itu terungkap adanya dugaan penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran aturan berlaku,” terangnya.

Sementara, Bupati Konawe, Lukman Abunawas yang dikonfirmasi via ponselnya berkali-kali, tak memberikan jawaban.(cr5/ong)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s