Kebijakan Pemkot Ditentang Parpol

Kendari,KP
Lagi-lagi, kebijakan Pemerintah Kota Kendari mendapat protes dari pihak partai politik (parpol). Masalahnya bukan apa lagi selain persoalan baliho. Jika sebelumnya, parpol menentang kebijakan Pemkot yang akan menurunkan baliho parpol/caleg karena kedatangan Presiden SBY, kali ini parpol mengkritisi kebijakan Walikota Kendari yang akan menarik biaya retribusi pemasangan baliho.

Adalah Sukarman, Wakil Ketua sekaligus caleg PAN Sultra yang mengutarakan protes itu. Kemarin, saat ditemui di kantor KPU Sultra mengatakan, kebijakan Walikota Kendari itu tidak sesuai konteks. “Ini pesta demokrasi. Semua orang berhak menampilkan diri. Masa pasang baliho saja harus dikenai retribusi,” ujar caleg yang jumlah balihonya di Kota Kendari termasuk cukup banyak ini.

Protes Sukarman itu menyusul adanya surat edaran Walikota Kendari bernomor 973/1733 yang ditujukan bagi parpol. Isi surat itu, sesuai Perda nomor 13 tahun 1998 tentang pajak reklame dan Perda nomor 9 tahun 2005 tentang izin penyelenggaraan reklame, setiap parpol dan caleg yang akan memasang atribut diwajibkan untuk melapor ke Pemkot. Dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam poin berikutnya dari surat edaran itu, Pemkot menegaskan akan melakukan penertiban baliho dan atribut yang tidak memiliki izin dan menyalahi peruntukan tempat pemasangan baliho.(cr6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s