Ingatkan Caleg Bermasalah

Kendari, KP
Pengumuman Daftar Caleg Sementara (DCS) oleh KPU Sultra, tinggal tiga hari lagi, tepatnya 26 September. Seminggu kemudian, KPU bakal mengeluarkan Daftar Caleg Tetap (DCT). Nah, mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap verifikasi berkas Caleg, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unhalu bertandan ke kantor KPU Sultra, kemarin.

Ketua BEM Unhalu, Asis Bujang, mengingatkan, pihak KPU agar dalam penetapan Caleg, konsisten berpegang pada aturan yang ada. Untuk lebih teliti dan cermat dalam melakukan verifikasi, karena tidak menutup kemungkinan ada Caleg yang masih berstatus PNS atau bekerja di BUMN/BUMD. Termasuk, mereka yang pernah tersangkut masalah hukum.

Khusus Caleg baik yang masih berstatus PNS, BUMN dan BUMD, kata mantan Ketua BEM Perikanan itu, pada UU no 10 tahun 2008, tentang pemilihan umum anggota DPRD, pasal 12 huruf K, dikatakan, Bagi PNS, Anggota TNI, Kepolisian, pengurus BUMN dan BUMD, serta badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, harus mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. “Surat pernyataan mengundurkan diri, bukan yang dibuat sendiri. Namun dikeluarkan atau sepengetahuan pimpinannya, Walikota atau Gubernur, “terangnya.

Asis Bujang, berharap dalam penetapan Caleg nanti, yang keluar adalah mereka yang betul mempunyai kredibilitas, bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Karena kedepan, mereka yang akan menjadi wakil rakyat dan menggodok berbagai macam aturan. “Kami masih melakukan investigasi, siapa-siapa Caleg yang masih bermasalah, “ungkapnya.

Sementara itu, rekannya, Menko Eksternal BEM Unhalu, Dody Suryahadi, pihak KPU untuk proaktif, mempertanyakan kepimpinan terhadap Caleg yang berstatus PNS atau karyawan BUMN atau BUMD.

Eka Suaib, anggota KPU yang menerima rombongan BEM Unhalu itu, mengatakan, agar pihak BEM Unhalu membuat laporan dalam bentuk tertulis Caleg-caleg yang terindikasi bermasalah. “Kumpulkan bukti-bukti dan serahkan ke Panwas dan KPU, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan nanti, “terangnya.

Katanya, KPU dalam menjalankan tugas mempunyai kode etik dan aturan-aturan. “Kami akan konsisten dalam menjalankan aturan, jika ada Caleg yang bermasalah akan kami coret, “ungkapnya. Makanya, setelah penetapan DCS, KPU mengumumkan ke media agar masyarakat melakukan sanggahan terhadap bakal Caleg.

Terkait, PNS, karyawan BUMN dan BUMD secara aturan, jika mendaftarkan diri sebagai Caleg maka harus melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri, yang dibuktikan dengan SK dari pimpinannya. Jika SK belum keluar, maka KPU yang akan mengkroscek kepimpinannya. Untuk mempertanyakan pengunduran diri, Caleg yang bersangkutan. (cr7/awl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s