Korupsi Indonesia Rangking 126 Dunia

Jakarta, KP
Pemberantasan korupsi di Indonesia mulai membuahkan hasil. Setidaknya itulah hasil indeks persepsi korupsi (IPK) yang diluncurkan Transparansi Internasional Indonesia. Tahun ini IPK Indonesia mendapat skor 2,6 dan duduk di peringkat 126 dari 180 negara yang disurvei.

Skor ini naik 0,3 dari 2007 yang saat itu Indonesia duduk di peringkat 143 dari 180 negara. Nilai IPK berkisar antara 0 hingga 10. Artinya, nilai 10 adalah paling bersih dan 0 sebagai paling korup.

Tahun ini, untuk negara ASEAN lain, posisi Indonesia lebih baik dibanding Filipina (rangking 141), Laos (151), Kamboja (166), dan Myanmar (178). Namun, Indonesia kalah dari Singapura (4), Malaysia (47), Thailand (80), dan Vietnam (121).

’’Memang skor kita naik 0,3, paling besar dibanding negara Asean lain, tapi skor kita pernah 2,72 pada 1997,’’ kata Sekjen TII Rizal Malik dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan kemarin. Turut hadir Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis, Ketua KPK Antasari Azhar, Gubernur DIJ Sri Sultan HB X, dan staf khusus presiden Denny Indrayana.

Menurut Todung, lompatan ini signifikan. Menurut dia, ini terjadi karena beberapa faktor, seperti penegakan hukum oleh KPK dan reformasi bikorasi di beberapa departemen dan pemerintah daerah. ’’Semoga 2009 skor kita bisa jadi 3,0. Tapi, saya khawatir karena tahun itu ada turbulensi politik. Dulu kita diadili oleh DPR (karena mengategorikan sebagai institusi korup), tapi sekarang tidak bisa dibantai. DPR sarang korupsi,’’ tambah Todung.

Penghitungan skor IPK Indonesia tahun ini diyakini valid. Itu karena ada delapan sumber yang digunakan dalam mengumpulkan persepsi tingkat korupsi menurut pelaku bisnis dan analis negara itu. Misalnya, dari Economist Intelligent Unit 2008. Definisi korupsi dalam IPK adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. IPK tidak membedakan korupsi administratif atau korupsi politik.

Antasari mengatakan, pihaknya mensyukuri kenaikan skor Indonesia meski tidak besar. Mantan jaksa yang kini memimpin pemberantasan korupsi di level terdepan —selain polisi dan kejaksaan— ini menambahkan, tinggi atau rendahnya skor IPK tidak tergantung oleh penegakan hukum. Dia mengakui jika gebrakannya membuat sejumlah pihak ketakutan. ”Tidak apa-apa, ketakutan akan munculkan kepatuhan,” imbuhnya.

Untuk memaksimalkan efek itu, rencana pengenaan seragam bagi pelaku korupsi sebenarnya hendak diberlakukan. Tapi, KPK mengalami hambatan karena tidak mempunyai rutan (rumah tahanan) tersendiri. Selama ini KPK menitipkan tahanan di rutan milik polisi. ”Kami telah berkirim surat pada polisi agar mengenakan seragam tahanan bagi mereka seperti juga tahanan narkoba dan sebagainya. Tapi ingat asas praduga tak bersalah,” tambahnya. (naz/nw)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s