Sjamsul Nursalim Batal Diusut .:. Pengadilan Tak Akui Legal Standing LSM dalam Kasus Korupsi

Jakarta, KP
Bos Grup Gadjah Tunggal Sjamsul Nursalim dapat bernapas lega. Gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) tidak cukup kuat untuk membatalkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Artinya, PT DKI menerima banding yang diajukan jaksa agung meski pemeriksaan belum masuk pokok perkara. Majelis hakim banding menganggap penggugat tidak punya kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan praperadilan.

’’Kami belum membahas pada materi pokok gugatan mengenai SP3, namun baru memeriksa keabsahan pemohon dan termohon. Karena pemohon tidak memenuhi syarat hukum, praperadilan gugur dengan sendirinya,’’ ujar Madya Suharja, kepala Humas PT DKI Jakarta, kemarin (23/9).

Putusan PT itu otomatis membatalkan putusan PN Jaksel yang memenangkan gugatan MAKI yang mempraperadilankan kasus SP3 oleh kejaksaan terhadap Sjamsul.

Majelis yang diketuai Parwoto Wignyo Soemarto itu berpendapat, UU tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebut peran pihak ketiga yang punya kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan praperadilan. Ini berbeda dengan UU tentang Lingkungan Hidup dan UU tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan peran pihak ketiga seperti LSM sebagai perwakilan masyarakat.

Di tempat terpisah, Koordinator MAKI Boyamin Saiman tidak patah arang terkait kandasnya gugatan praperadilannya. Dia justru merasa menang apabila PT DKI menganggap MAKI tak punya legal standing. ’’(Materi pokok perkara) SP3-nya tetap tidak sah. Kami akan ajukan PK (peninjauan kembali) ke MA,’’ tegas Boyamin yang saat dihubungi tengah umrah.

Menurut Boyamin, dengan tetap sahnya materi praperadilannya, kejaksaan harus memproses kasus BLBI Sjamsul Nursalim ke pengadilan. Kalau tidak, KPK diharapkan untuk mengambil alih. ’’Tapi itu menunjukkan Kejagung sebagai pembela obligor nakal,” katanya.

Secara terpisah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy mengatakan, putusan PT DKI merupakan langkah yang seharusnya diambil. ’’(Putusan) itu memang langkah hukum yg tepat. Artinya, PT dengan jernih mengetahui duduk perkaranya,’’ kata Marwan ditemui di gedung Kejagung kemarin.

Mantan Kapusdiklat Kejagung itu tak mempermasalahkan putusan PT DKI yang belum masuk pada pokok materi perkara. Marwan meyakini PT DKI mengetahui bahwa alasan penghentian kasus BLBI Sjamsul Nursalim karena unsur kerugian negara tidak terbukti. Selain itu, Sjamsul telah menerima surat keterangan lunas (SKL) berdasarkan UU 25/2000 tentang Propenas dan Inpres No 8/2002 tentang Release and Discharge (R&D). ”Meski belum masuk perkara, setidak-tidaknya PT sudah membaca memori banding jaksa. Dia sudah tahu anatomi perkaranya,” terang Marwan.

Dia menampik tudingan bahwa kejaksaan melindungi koruptor. ”Sampai kiamat tidak akan dan tidak pernah. Kalau memang salah ya lanjut, kalau nggak tutup,” tegas mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim itu.

Tanggapan juga datang dari Ketua KPK Antasari Azhar. Menurut dia, putusan itu tidak bisa diartikan Kejagung telah menang. ’’Hati-hati. Informasi yang saya terima, (keputusan) itu menyatakan jika pemohon dinyatakan tidak dalam kapasitasnya. Jadi, (kasus) ini dalam posisi semula,’’ katanya di sela-sela acara TII di Jakarta Selatan kemarin (23/9). KPK akan menggelar perkara kasus BLBI dengan Kejagung pasca Lebaran. ”Kalau kejaksaan tidak sanggup, akan kami ambil alih,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail, menyambut baik keluarnya putusan tersebut. Dia menilai bahwa diterimanya banding Kejaksaan Agung itu membuktikan adanya kepastian hukum. ”Coba kalau pihak yang tidak berkepentingan dengan kasus seperti MAKI justru mengajukan banding dan diterima bagaimana nanti. Saya kira majelis hakim jeli melihat keputusan,” terangnya.

Menurut Maqdir, KUHAP mengatur bahwa yang berhak mengajukan banding adalah pihak-pihak yang beperkara. ”Kalau seperti ini diteruskan khawatir menjadi preseden buruk pula,” jelasnya. (fal/git/naz)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s