TAJUK -:- Larangan Terima dan Memberi Parsel

LARANGAN memberikan hadiah/parcel kepada pejabat negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya telah memberikan batasan kepada siapapun agar berhati-hati terhadap persoalan tersebut. Larangan seperti itu tentu saja punya alasan tersendiri, sebab proses pemberian dimaksud sering dikaitkan dengan jabatan/kekuasaan seseorang di sebuah lembaga/instansi tertentu. Terlebih kepada aparat penegak hukum, pemberian parcel dapat dipersepsikan macam-macam.

Hanya saja, larangan ini kemudian diterjemahkan parcel dalam bentuk barang. Bagaimana jika bentuknya berupa uang tunai, cek atau semacamnya. Meski ini tergolong dalam kategori hadiah, tetap melacaknya cukup sulit. Apalagi model tersebut sering terdengar tidak hanya saat jelang hari raya keagamaan, tapi hari-hari lain pun sering terjadi.

Lihat saja kasus menimpah jaksa penyidik kasus BLBI, Urip Tri Gunawan. Bentuk pemberiannya bukan lagi barang, tapi langsung berupa uang tunai. Nilainya pun tidak tanggung-tanggung hingga Rp 6 miliar. Demikian pula kasus melilit anggota DPR RI Al Amin Nasution, Bulyan Royan dan yang terakhir terjadi kepada anggota KPPU, M Iqbal. Ini juga merupakan bentuk pemberian hadiah jenis lain yang juga sangat sulit terlacak. Untunglah, gerak-gerik mereka selama ini terpantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga begitu aksi serah-terima dilakukan, aparat KPK langsung menangkap tangan.

Masalah pemberian hadiah/parcel ini mulai dihentikan ketika KPK mulai berdiri. Celah tersebut dinilai KPK sangat rentan terhadap aksi suap-menyuap, sebab nilai sebuah parcel tidak lagi sebatas memberikan aneka jenis makanan dan minuman (Mamin) seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya, tapi barangnya bergeser kepada sesuatu yang cukup fantastis. Bisa berupa kendaraan roda empat, rumah hingga emas.Wajarlah manakala KPK mencurigai kalau pemberian hadiah yang sudah tidak wajar ini terkadang maksud tertentu di dalamnya. Apalagi penerimanya memiliki jabatan penting di sebuah instansi/lembaga.

Meski demikian,  persoalan pemberian parcel/hadiah tidak mesti dipukul rata kepada semua orang. Apalagi jika sang penerima parcel tidak ada sama sekali kaitannya dengan sang pemberi. Artinya, parcel itu sebagai bentuk lain dari jalinan keakraban antara warga, atau dari yang berpunya kepada yang tidak berpunya. Mungkin parcel jenis ini tidak akan dilarang, sebab tidak ada kepentingan di dalamnya, kecuali semata-mata menjalin tali silaturrahmi. Jadi sebaiknya, larangan memberi dan menerima parcel/hadiah hanya dibatasi kepada pejabat, bukan kepada rakyat biasa yang memang sudah merupakan kebiasaan sejak dulu. Jangan sampai, ketika kita menjenguk keluarga atau tetangga yang sakit di rumah atau di rumah sakit sambil membawa penganan atau lainnya akan diawasi juga. Sementara itu sudah menjadi tradisi kita selama ini. Yang harus dikembangkan adalah, pejabat atau kaum berpunya itu ramai-ramai memberi parcel kepada para keluarga tidak mampu, anak-anak panti asuhan atau kaum dhuafa. Itu akan lebih bermakna dan bernilai pahala, sebab tidak ada maksud tertentu dibalik pemberian parcel itu bukan? (***)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s