BPN Terbitkan 2000 Sertifikat Pertahun

Kolaka, KP
Sedikitnya 2000 sertifikat tanah milik masyarakat, setiap tahunnya diterbitkan oleh badan pertanahan (BPN) Kolaka, melalui program nasional (Prona) yang dicanangkan pemerintah RI. Beberapa diantara sertifikat tersebut kemarin di serahkan secara simbolis oleh  kepala BPN Kolaka HS All Jabar SH MH, dalam upacara peringatan hari terbitnya undang-undang pokok Agraria ke 48 dihalaman kantor BPN.

Dalam penerbitan sertifkat ini, tidak sepenuhnya gratis tapi biaya yang ditimbulkan oleh BPN seluruhnya di tanggung oleh pemerintah puast, sehingga beban masyarakat untuk mempeoleh sertifikat juga lebih ringan. “Program ini sudah kita jalankan dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah sertifikat masyarakat yang telah diterbitkan mencapai 6000 sertifikat , Insya Allah tahun depan terget kita 2500 sertifkat akan kita terbitkan,” ujar All Jabar.

Mantan kepala BPN Kota Kendari ini mengungkapakan dari 174.063 hektar lahan di Kabupaten Kolaka yang menjadi kewenangan pengaturan BPN, saat ini masih terdapat 130.719 ribu hektar lahan masyarakat yang belum tersertifikasi atau setara dengan 210.000 bdang lahan. Sementara yang sudah tersertifikat batu mencapai 76.900 hektar terhitung seak tahun 70-an. “BPN terus berupaya menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya agar tidak hanya memiliki legalitas formal tapi juga bisa lebih benilai ekonomis karena bisa dijadikan anggunan untuk modal usaha,” tambahnya.

Dikatakan All Jabar sejauh ini BPN belum menemukan adanya sertifikat yang tumpang tindih, kecuali lahan yang kepemilikannya tupang tindih,untuk itu dalam menerbikan sertifikat, BPN selalu berupaya meneliti seakurat mungkin setiap usulan sertifikat yan diajukan masyarakat termasuk pengecekan kelapangan  guna menghindari konflik antar masyarakat dikemudian hari.

BPN meminta masyarakat Kolaka untuk tidak mentelantarkan lahan miliknya dengan segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, pemilik lahan yang belum memiliki sertifikat diminta untuk memasang patok-patok pembatas dan melengkapi persyaratan pengajukan sertifikat agar tidak menimbulkan tupang tindih kepemilikan. “Kita selalu mendorong masyarakat untuk memiliki sertifikat, agar lahan bisa memiliki nilai ekonomis dan memiliki kekuatan hukum,” pungkasnya. (m2/ong)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s