Golkar Setuju, PDIP Menolak .:. Sanksi Rp 60 Miliar untuk Capres Mundur di Tengah Jalan

Jakarta,KP
Rancangan UU Pilpres yang akan memberikan sanksi berat kepada pasangan capres-cawapres yang mundur di tengah jalan menimbulkan pro kontra di kalangan parpol. Dua partai besar, Golkar dan PDIP, bersilang pendapat.

Partai Golkar mendukung penuh aturan untuk menjatuhkan denda dalam nilai yang besar. Namun, partai berlambang beringin itu mau berkompromi untuk menghapus sanksi pidana yang bersifat kurungan.

”Kalau memang mau dihapus (ancaman pidana kurungan, Red), saya kira oke lah,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso di gedung DPR, Senayan, kemarin. Bukan hanya itu, dia juga menyatakan bahwa fraksinya akan membuka diri untuk menegosiasikan kembali ancaman denda yang lebih moderat.

”Soal besaran denda boleh-boleh saja dibicarakan kembali. Yang jelas, sanksi denda itu harus tetap ada dan nilainya benar-benar bisa mengingatkan (agar tidak main-main) capres atau cawapres,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, tim perumus RUU Pilpres telah bersepakat memberikan sanksi bagi capres atau cawapres yang mundur di tengah jalan. Ketentuan itu berlaku bila capres/cawapres sudah ditetapkan KPU.

Bagi kandidat yang mundur dalam tahapan pilpres putaran pertama diganjar sanksi pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan. Selain itu, mereka didenda paling sedikit Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar (sebelumnya tertulis Rp 60 miliar, Red).

Pengunduran diri yang dilakukan setelah pemungutan suara putaran pertama sampai pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua diancaman lebih berat. Pidana penjaranya paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Ancaman dendanya paling sedikit Rp 50 miliar dan paling banyak Rp 100 miliar.

Menurut Priyo, pemberian sanksi bagi capres atau cawapres yang mundur memang harus tetap ada. Pengaturan itu, kata dia, akan meminimalkan kemungkinan terjadinya intrik politik yang tidak sehat. Tidak hanya di antara pasangan calon, tapi juga antarcapres dengan cawapres yang berpasangan.
”Jangan sampai ada yang mundur semaunya. Kalau mau maju, ya maju. Kalau nggak, ya nggak sekalian. Jangan main-main dan membuat tahap pilpres menjadi berantakan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo tak setuju terhadap kedua sanksi, baik denda maupun kurungan. Sebab, dia menilai, kesannya seperti mengkriminalkan capres atau cawapres. Bahkan, Tjahjo juga beranggapan, sanksi denda sampai puluhan miliar rupiah itu berlebihan. Dia meminta sanksi denda lebih bersifat sanksi moral. ”Denda satu rupiah saja tidak masalah. Ini sanksi moral saja,” katanya.

Menurut dia, setiap pasangan capres-cawapres tetap memiliki hak untuk mengundurkan diri dari proses politik. Bahkan, satu minggu menjelang hari pemungutan suara. Sebab, ungkap Tjahjo, masing-masing pasangan calon tentunya terus menghitung kemampuan -misalnya, melalui survei, seberapa besar peluangnya untuk menang.

“Kalau akhirnya pasangan capres-cawapres ini sadar tidak mungkin menang, lantas mundur, dan berkoalisi dengan pasangan yang lain, apa itu salah,” kata Tjahjo yang juga menjadi ketua DPP PDIP itu. (pri/tof)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s