Kades Sunat Dana Raskin dan BLT ?

Kendari, KP

Dugaan penyelewengan bantuan untuk masyarakat miskin di Pulau Wawonii, Konawe terus bertambah. Belum juga kepolisian menuntaskan perkara dugaan penyimpangan 175 kupon BLT, masing-masing bernilai Rp 700 ribu dari 10 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Wawonii Timur yang tidak sampai ditangan masyarakat, muncul lagi dugaan penyelewengan lain. Kini, Kades Mawa, Kecamatan Wawonii Utara, Jalaluddin juga disebut-sebut menyelewengkan beras miskin (Raskin) dengan modus menjual lebih tinggi dari harga Bulog, tak menyalurkan Raskin sesuai jatah masyarakat dan mengambil dana BLT masyarakat fiktif, sedang masyarakat yang layak menerima justru tak mendapat. Ironinya, anak Sang Kades justru ditengarai menerima dana BLT.

Muh Thayeb Demara SE, Ketua GAK Pro SBY-JK Sultra saat ditemui kemarin menegaskan, pihak kepolisian harus secepatnya mengusut kasus itu. Pihaknya sudah mengantongi data dan bahkan telah disampaikan ke polisi. Jadi tak ada alasan lagi untuk tak menindaklanjuti kasus itu. Di desa Mawa, tahun 2008, mulai Januari sampai Desember, sebanyak 102 kepala keluarga (KK) mendapat kuota Raskin. Mulai Februari sampai Desember setiap KK mendapat 15 kilogram setiap bulan, sedang Januari ke bawah setiap KK mendapat 10 kilogram.

“Di lapangan ditemukan, 7 KK tak menerima Raskin, kemudian dari penyaluran Raskin yang dilakukan setiap dua bulan, setiap KK seharusnya mendapat 30 kilogram, justru hanya diberikan 28 kilogram. Akibat tindakan itu, negara dan masyarakat menderita kerugian. Dengan demikian, dari pengurangan Raskin sebanyak dua kilogram setiap KK di periode Februari sampai Desember 2008, ditambah dengan 7 KK yang tak menerima, terdapat 2000 kilogram Raskin yang diselewengkan, sehingga yang tadinya setiap bulan di desa itu mendapat 1530 kilogram Raskin, yang tersalur hanya 1130 kilogram Raskin. Jadi dalam periode Februari sampai Desember 2008 yang tersalur hanya 12430 kilogram,” bebernya.

Parahnya lagi, harga Raskin dari Bulog ditentukan Rp 1600 perkilogram, tapi saat penyalurannya justru dijual Rp 2428 perkilogram, sehingga Raskin yang hanya disalurkan 12430 kilogram selama periode Februari sampai Desember 2008 itu, membuat masyarakat lagi-lagi dirugikan sebanyak Rp 10 juta lebih, karena membeli dengan harga diluar ketentuan Bulog. “Bahkan harga itu tak pernah dimusyawarahkan dengan masyarakat, langsung dijual begitu saja,” katanya, sembari mengungkap, untuk Raskin dibawah tahun 2008, penyalurannya tak jauh berbeda dengan periode Februari sampai Desember 2008.

“Dari 102 penerima BLT, terdapat sembilan nama fiktif alias nama-nama itu tak ada di desa Mawa, tetapi anehnya kades justru mengambil dana itu. Setiap penerima Rp 400 ribu, dengan demikian terdapat Rp 3,6 juta yang diduga diselewengkan,” katanya sembari memperlihatkan  data nama-nama fiktif penerima BLT yang diuangkan oknum Kades Mawa, yang ditandatangani kepala pos setempat.

Terkait itu, Muh Thayeb minta pihak kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut. “Data sudah lengkap, polisi tinggal memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, sebagai atasan, Bupati Konawe agar menindak tegas Kades Mawa, dengan memberi sanksi, karena telah merugikan masyarakat dan negara,” tegasnya.

Ketua  GAK Pro SBY-JK Sultra ini menambahkan, selain perkara itu, pihaknya juga mendesak pihak kepolisian agar segera menuntaskan kasus BLT yang telah sampai di meja aparat polisi lebih dulu, yakni sebanyak 175 kupon BLT, dengan nilai Rp 700 ribu per kupon dari 10 desa dan 1 kelurahan di Kecamatan Wawonii Timur, tidak sampai ditangan masyarakat.

Di tempat terpisah, Benhur Ngkaimi, Kabid Pelayanan Publig, Bulog Sultra saat dikonfirmasi, membenarkan jika kuota Raskin di Desa Mawa, periode Februari sampai Desember 2008, setiap bulan sebesar 1530 kilogram, yang diperuntukkan bagi 102 KK. Bahkan, Bulog Sultra menanggung biaya angkut dari gudang sampai titik distribusi. Jadi katanya, sangat ironis jika oknum kades menjual Raskin melebihi harga dari Bulog. “Jika jumlah Raskin yang diterima dari masyarakat tak sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan Bulog, kami tak bisa lebih jauh mengintervensi. Kewenangan itu, ada di pemerintah daerah yang bisa memberi sanksi dan aparat hukum, bila masyarakat yang dirugikan melaporkannya. Yang pasti, jika tak ada kesepakatan masyarakat dalam penjualan Raskin melebihi harga Bulog, sebaiknya jangan dilakukan,” pungkasnya. (cr5/cok)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s