Menggugat Pasal Tiket Calon Presiden .:. Oleh: Samsul Wahidin *)

Ibarat orang berjalan, di tanah air kita ini sepertinya tidak ada UU yang bisa dengan tenang melenggang tanpa masalah. Khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk dan mulai bekerja, dipastikan begitu disahkan sebagai sebuah UU akan menuai gugatan.

Entah dengan dalih memanfaatkan kesempatan yang diakomodasikan sebagai hak bagi siapa yang merasa rugi dirugikan -atau ekstremnya supaya ada pekerjaan bagi lembaga MK-, persepsi tentang terjadinya pertentangan antara sebuah UU dengan UUD 1945 mengundang kecenderungan untuk disalurkan dalam bentuk gugatan. Bahkan, UU yang sudah lama pun (semisal UU Perkawinan/UU No 1 Tahun 1974) juga digugat dalam dimensi hak untuk berpoligami.

Rencana (pasti) gugatan terakhir berkenaan dengan UU yang kelahirannya belum sempurna, dalam arti masih dalam proses pengundangan adalah terhadap UU Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia (Pilpres). Substansi gugatan terhadap keberadaan UU tentang Pilpres itu ada dua hal. Pertama tentang patokan persyaratan yang merupakan “pasal tiket” untuk mendaftar sebagai calon presiden.

Kedua tentang akomodasi calon perseorangan (dikenal dengan calon independen). Kalau ditarik ke dalam satu bahasa, intinya bahwa UU Pilpres itu dinilai belum atau bahkan tidak mengakomodasikan secara maksimal aspirasi dan peran serta warga masyarakat untuk menduduki jabatan tertinggi sebagai seorang presiden dan wakil presiden.

Masalah Persentase

Permasalahan krusial pertama adalah tentang persentase sebagai “tiket” untuk terdaftar sebagai capres yang nanti ditawarkan kepada seluruh rakyat untuk dipilih. Dalam hal ini, berbagai organisasi politik, khususnya parpol kecil sudah berancang-ancang mengajukan uji materiil. Adapun asumsi dasarnya ialah pengesahan UU Pilpres yang meloloskan syarat dukungan minimal 20 persen kursi dan 25 persen suara untuk mengusung capres membatasi ruang gerak capres baru.

Dalam hal ini pengesahan syarat dukungan yang begitu berat dinilai menyulitkan langkah tokoh muda yang umumnya tergabung dalam partai baru untuk berlaga dalam Pilpres 2009. Rekam jejak para tokoh yang selama ini dinilai “dari itu ke itu” tidak membawa perubahan mendasar untuk kesejahteraan rakyat.
Setidaknya, hingga kini sudah tiga pihak yang berancang-ancang menggugat. Mereka adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Dalam bahasa normatif, pengajuan uji materi UU itu terkait persyaratan pencalonan presiden/wapres yang dipasang pada pasal 9 UU Pilpres. Di situ disebutkan capres-cawapres harus mendapat dukungan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 6a ayat 20 UUD 1945 yang hanya mensyaratkan pengajuan capres-cawapres oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu dan tidak menyebut rinci besarnya syarat dukungan pengajuan capres-cawapres.

Alasan konstitusional untuk menggugat pasal tiket itu adalah melanggar konstitusi. Para penggugat umumnya minta persentase perolehan suara itu diturunkan -kalau perlu tidak usah dengan syarat besaran persentase tersebut.

Artinya, siapa saja yang memang berminat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres bisa diproses lebih lanjut sesuai mekanisme administrasi yang tersedia. Misalnya, mengumpulkan dukungan rakyat melalui pernyataan dan fortokopi KTP dalam jumlah dan sebaran tertentu.

Meniti pada rekam jekak para pengaju uji materiil, PBB, misalnya, pada Pemilu 1999 memang “hanya” mendapat dukungan suara 1,94 persen (13 kursi DPR), sedangkan dalam Pemilu 2004 naik ke angka 2,62 persen (11 kursi DPR). Artinya, jika menggunakan UU Pilpres yang baru disahkan, PBB tidak bisa secara mandiri mengajukan Ketua Dewan Syura DPP PBB Yusril Ihza Mahendra untuk mencalonkan diripada Pilpres 2009.

Padahal, calon ini sudah lama digadang-gadang. Kecuali kalau memang ada partai lain yang mau berkoalisi sehingga tercapai angka sebesar itu.

Partai Hanura pimpinan mantan Panglima TNI Wiranto menilai bahwa ketentuan syarat pengajuan capres-cawapres tidak memenuhi rasa keadilan. Ketentuan pasal itu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada siapa yang (merasa) mampu menjadi pemimpin bangsa. Filter untuk itu mestinya dibuat tidak ketat sehingga siapa pun secara terbuka diberi kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dalam persaingan merebut kedudukan sebagai orang pertama di republik ini.

Sepertinya Partai Hanura sebagai parpol baru dalam Pemilu 2009 tidak PD (percaya diri) untuk berjuang sendiri untuk mengusung Wiranto sebagai capres 2009. Dalam kalkulasi sederhana, Hanura tidak akan mampu mencapai persentase itu, apalagi mengungguli partai besar.

Penggugat yang juga berapi-api untuk melakukan uji materi adalah Sutiyoso yang hingga kini masih menjadi capres perseorangan karena tidak berafiliasi dengan parpol yang berlaga pada pemilu legislatif 2009. Dia menilai persyaratan yang termuat di UU Pilpres tidak memunculkan banyak pilihan bagi rakyat terhadap calon pemimpinnya. Tanpa ada perubahan, nanti hanya muncul tiga atau maksimal empat pasangan. Sementara jumlah rakyat Indonesia yang demikian besar diyakini tidak akan terwakili dengan sistem pencalonan demikian.

Di dalam perspektif hukum administrasi, substansi untuk persyaratan dukungan adalah hal yang lumrah karena memang tugas UU mengatur secara detail (dalam bahasa praktisnya membatasi) aturan yang termuat di UUD 1945. Pembatasan (bahasa hukumnya adalah pengaturan) di UU Pilpres sebagai tindak lanjut dari UUD 1945 pasal 6 a memberi makna bahwa hal tersebut merupakan kinerja UU yang konstitusional. Paling tidak, secara formal karena memang delegasi kewenangan untuk menjabarkan itu ada pada DPR yang melahirkan UU itu.

Di dalam bahasa politis, sering dinyatakan bahwa kualitas demokrasi tidak ditentukan dengan banyaknya capres-cawapres. Bahkan, jika jumlah capres tidak ada pembatasan, akan timbul anarki di masyarakat dan akan berubah menjadi demokrasi awu-awu ketika tidak ada pendukung, tetapi tetap maju sebagai capres. Hal itu akan menjadi taruhan besar bagi demokrasi Indonesia yang masih dalam tahapan belajar.

Calon Perseorangan

Masalah kedua adalah silang tafsir tentang akomodasi calon perseorangan dalam proses pilpres yang sebenarnya mengandung keanehan. Berkaca pada UU tentang Pemilu Kepala Daerah, memang calon perseorangan sudah diakomodasikan. Tetapi, mengapa di dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini pilpres tidak diakomodasikan. Agaknya sulit dicari legal reasoning yang sesuai untuk ini.
Dalam bahasa hukum, keadilan di dalam perspektif ini belum terpenuhi sehingga dipertanyakan. Belajar dari gambaran tentang pemilu kepala daerah, tampaknya dalam hal calon perseorangan terhadap pilpres ini mestinya menggunakan platform yang sama.

Berkaca pada mekanisme pilpres di Amerika Serikat, yang selama ini seolah menjadi kiblat demokrasi -di sepanjang sejarahnya memang belum ada calon perseorangan yang terpilih menjadi presiden. Begitu pula dalam sistem pemilu kepala daerah di tanah air. Baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum ada calon peseorangan yang terpilih. Bahkan, tanpa pengusung parpol mereka senantiasa memperoleh suara paling sedikit. Jadi, semestinya, paling tidak tidak salah -mengakomodasikan calon perseorangan untuk maju sebagai calon presiden, hitung-hitung untuk melengkapi daftar riwayat hidup dalam sejarah pribadi dan sedikit menambah pekerjaan KPU sebagai lembaga penghelat pesta demokrasi.

Berdasarkan analisis ini, gugatan terhadap UU Pilpres memang merupakan hak konstitusional seluruh rakyat. Namun, secara substantif hal itu juga menampakkan refleksi emosionalitas para calon yang kebelet. Untuk itu MK akan kesulitan menetapkan patokan. Alasan utamanya, persentase perolehan suara nasional itu adalah satu persyaratan yang sifatnya final.

Yang menjadi permasalahan adalah besaran angkanya. Kalau tetap mau diturunkan, MK akan kesulitan mencari legal reasoning yang nanti dibahasakan dengan aspek keadilan sebagai tujuan hukum. Artinya, berdasarkan proses politik, persentase seperti itu sudah menjadi kesepakatan parpol dan diakomodasikan ke dalam UU yang formalnya merupakan cermin kehendak rakyat. Jadi mengapa mesti diprotes? (**)
*) Prof Dr Samsul Wahidin SH MH , guru besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unmer Malang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s