Sertifikasi Tanah AU Tunggu Restu BPN Sultra

Kendari, KP
Penerbitan sertifikat tanah TNI AU di sekitar Lanud Kendari di area seluas 399 hektar masih belum bisa dilakukan badan pertanahan. Tanah yang ditarget sebagai lapangan tembak dari udara ke darat atau Air Weapon Range (AWR) itu disengeketakan warga karena ada yang menganggap itu warisan leluhur.

Inilah yang jadi problem bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konsel dalam menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat tanah atas nama TNI AU. BPN Konsel pun menyerahkan proses sertifikasi tanah tersebut ke Kanwil BPN Provinsi Sultra.

Alasannya, tanah 399 hektar untuk dikuasai suatu lembaga atau perorangan harus melalui restu BPN Sultra. Namun dalam pelaksanaannya akan tetap bekerjasama dengan BPN Konsel melakukan pengukuran dan pemberian batas-batas lahan.

Kepala BPN Konsel, Hasanuddin mengakui bahwa sejak tahun 1964, lapangan AWR sudah mendapat SK kepemilikan TNI AU sebagai bekas markas koloni Jepang. Tanah tersebut juga mendapat SK dari Gubernur Sultra untuk disertifikatkan dengan surat permohonan tertanggal tahun 2006. “Hanya saja, saat kami turun melakukan pengukuran, kami dihalangi warga. Mereka tidak mengizinkan menerbitkan sertifikat tanah itu,” ujar Hasanuddin saat ditemui, kemarin.

Ia mengakui, TNI AU telah melunasi pembayaran penerbitan sertifiat untuk 6 desa di Kecamatan Ranomeeto Barat itu, namun masih terkendala karena diklaim oleh warga. “Kami sempat bernegoisasi dengan warga dan ada kesepakatan untuk mengklarifikasi dan inventarisasi tanah seluas 399 hektar itu. Setelah negoisasi, objek yang diinventarisasi mencapai 80 persen, sisanya itulah yang masih disengketakan,” papar Hasanuddin.

Penerbitan sertifikat lahan seluas 80 persen dari 399 hektar, kata dia, tidak menjadi soal. BPN Konsel pun mengusulkan agar TNI AU siap menerima penerbitan sertifikat hanya untuk lahan yang tidak bermasalah yakni 80 persen atau seluas 319,2 hektar. Tersisa 79,8 hektar yang masih dalam kasus sengketa.

“Belum ada hasil penerbitan sertifikat. Kalau yang tidak bermasalah itu, tidak ada kendala untuk menerbitkan sertifikatnya, tapi selebihnya mesti menunggu penyelesaian sengketa dengan warga. Sebab, apalah gunanya diterbitkan sertifikatnya kalau nantinya masih akan berhadapan dengan masyarakat yang mengklaim sebagian tanah TNI AU itu,” terangnya. (cr3/ano)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s