Polisi Tahan Direktur Sengketa BPN .:. Ingatkan Publik Laporkan Mafia Tanah

Jakarta, KP

Keterlibatan pejabat Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam pembuatan sertifikat ganda yang memicu ribuan sengketa dan konflik tanah bukan omong kosong. Setidaknya itulah yang diungkap Direktorat I/Keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri yang menangkap dan menahan Elfachri Budiman Kamis malam lalu (27/11). Pelaku adalah Direktur Sengketa BPN.

Lelaki 55 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai kepala BPN kota Medan. ”Ini pelajaran bagi pejabat tanah yang lain untuk teliti dan hati-hati supaya masalah tanah tidak lagi muncul ke permukaan,” ingat Wakabareskrim Irjen Pol Paulus Purwoko di Mabes Polri kemarin (28/11).

Fachri yang beralamat di sebuah apartemen di Tanah Abang, Jakarta Pusat itu dijerat sejumlah pasal. Yakni pasal 263 ayat 1 dan 2 serta 266 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. ”Tersangka mendapatkan uang dari tindakannya membantu Sudarto membuat sertifikat ganda. Dia mendapat uang,” sambung Direktur I/Keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri Brigjen Pol Badrodin Haiti. Tanah yang bersetifikat ganda itu adalah  HGB no 264 seluas 682 meter dan HGB no 249 seluas 524 meter yang berada di Medan.

Modus kasus ini bermula saat Sudarto mendapat kuasa dari Bank Persona untuk mengikuti lelang atas kedua tanah di atas pada Juni 94. Dia menang dan mendapatkan sertifikat  HGB (SHGB)  yang disimpan di Bank Persona, namun sebelumnya di fotocopy. Belakangan Bank Persona di likuidasi dan kedua SHGB itu dijaminkan ke Bank Indonesia yang kemudian diserahkan ke BPPN.

Status quo inilah yang dimanfaatkan Sudarto. Dia mengurus kedua SHGB itu menjadi SHM menjadi nomor 1127 dan 1129 atas namanya sendiri pada 2004. Sudarto memalsukan surat seperti surat pemberitahuan dari Kepala BPPN pusat kepada Kepala BPN Medan serta surat keterangan hilang dari Poltabes Medan. Elfachri membantu proses ini hingga terbitlah SHM itu.”Dalam kasus ini Sudarto telah di vonis bersalah pada 2005,” tambah Badrodin.

Menurut Sestama BPN Managam Manurung hingga kini ada 165 kasus yang berindikasi pidana dari 7491 kasus sengketa tanah yang terjadi di seluruh Indonesia. ”Sistem kita sebenarnya sudah baik, tapi inikan memang dia berniat memalsu,” katanya.

Wakabareskrim melanjutkan supaya masyarakat melapor jika menemui ada oknum-oknum BPN yang melakukan kejahatan sejenis. ”Yang memeras juga bisa kita tindak. Ini bukan preman biasa, tapi white collar crime. Orang juga menyebut mafia tanah,” sambungnya. (naz/iro)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s