“Pemecatan” Ketua KNPI Muna Dicabut

Kendari, KP

Protes keras di internal KNPI plus desakan Musdalub dari sejumlah OKP dan DPD II KNPI ternyata membuat KNPI Sultra goyang. Keputusannya menonaktifkan Ketua KNPI Muna, Rusman Emba akhirnya dicabut dan diberi kesempatan dalam waktu sebulan untuk segera menggelar Musyawarah Daerah.

Pencabutan “pemecatan” Rusman Emba itu disampaikan Ketua KNPI Sultra, Zuumi Kudus, kemarin. Menurutnya, sanksi penonaktifan itu memang telah dicabut menindaklanjuti surat MPI. “KNPI Sultra cukup arif dalam persoalan ini, “tukasnya.

Sebenarnya, kata Zuumi, KNPI Sultra tetap membuka ruang tetap ruang untuk melakukan dialog dengan siapa saja, sesuai dengan aturan KNPI, terkait penonaktifan KNPI Muna dan isu Musdalub yang dihembuskan tanpa perlu pembelaan diri dengan cara mengusung wacana Musdalub.

Terkait surat desakan Musdalub yang sudah terwacana dan akan disampaikan secara tertulis sejumlah OKP kepada DPP KNPI, Zuumi Kudus menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada DPP untuk memutuskan. Jika KNPI Pusat mengeluarkan keputusan menyetujui pelaksanaan Musdalub, itu sama artinya menzalimi KNPI Sultra karena tidak ada hubungannya antara penonaktifan Ketua KNPI Muna dan Musdalub.

“DPP KNPI tahu aturan dan tentu terlebih dahulu melakukan telah, tidak semerta-merta mengabulkan,” tandasnya. Zuumi lalu menjelaskan bahwa “pemecatan” Ketua KNPI Muna akibat baru menggelar Rakerda setelah 2,5 tahun setelah musyawarah, itupun Rakerdanya tidak diketahui oleh KNPI Sultra. Untuk itu, KNPI Sultra melalui pleno memberikan sanksi.

Sanksi sendiri ada 3 tingkatan, pertama teguran lisan dan tertulis, kemudian nonaktif, tahap ketiga pemecatan. “Non aktif, sama artinya memberikan skorsing agar kinerjanya lebih baik lagi, bukan melakukan pembelaan dengan mengusung Musdalub,” tandasnya.

Menariknya, Zuumi memandang bahwa wacana Musdalub itu sarat kepentingan politis. Pasalnya, alasan untuk Musdalub, dengan penonaktifan Rusman Emba bukan alasan yang logis untuk melakukan pergantian pimpinan di tubuh KNPI Sultra.     Sayang, Zuumi enggan membeberkan, pihak mana yang menunggangi tapi mereka adalah orang yang selama ini tidak pernah tercatat sebagai anggota maupun pengurus KNPI.

Ia mengibaratkan bahwa saat ini KNPI diobok-obok oleh orang luar yang tidak pernah ber-KNPI. “Wartawan pasti tahu, siapa di belakang semua ini, “timpalnya. Makanya, ia menghimbau kepada sejumlah OKP dan KNPI Kabupaten untuk tidak terjebak dan terkontaminasi isu-isu yang memecah belah KNPI dan pemuda di Sultra. “OKP dan senior untuk menahan diri, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak, “harapnya.

Senada dengan itu, Dahris Al Djuddawie, Wakil Ketua Bidang kerjasama antara lembaga KNPI Sultra, mengatakan, permasalahan KNPI Muna perlu dipandang dengan bijak, tidak perlu sampai menggelar Musdalub. OKP harus melihat secara bijaksana, sehingga keputusan yang diambil lebih obyektif, bukan karena tendensi.

Dahris juga melihat langkah penggalangan tandatangan tidak jauh ibaratnya dengan permintaan sumbangan dengan mendatangi OKP-OKP. Pasalnya, OKP secara kelembagaan tentunya belum membahas persoalan ini di interennya.

Ia lalu mencotohkan, langkah Ketua  Angkatan Muda Kabah (AMK) yang ikut bertandatangan, dimana sebelumnya belum dibicarakan di internal. “Itu keputusan pribadi,” timpal Ketua DPW Gerakan Pemuda Kabah Sultra itu.

Ketua KNPI Kolaka Utara Abu Bakri juga membantah jika KNPI Kolut ikut menyetujui wacana Musdalub. Pasalnya, hal ini belum dibicarakan di internal KNPI Kolut. “Kita belum ada sikap, dan Asdin yang selama ini mengatasnamakan Kolut, bukan pengurus KNPI Kolut,” tandasnya.(cr7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s