Monopoli Haji Rawan Korupsi .:. ICW: Tiap Tahun Dana Parkir Rp 5,6 T

Jakarta, KP

Carut marutnya pelayanan haji membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara. LSM antikorupsi itu meminta UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji direvisi karena masih menjadi dasar Departemen Agama (Depag) memonopoli tugas penyelenggaraan ibadah haji.

’’UU Nomor 13 Tahun 2008 ternyata tidak lebih baik dari UU Nomor 17 Tahun 1999 yang digantikannya karena berbagai kelemahan yang ingin dihilangkan dalam undang-undang lama (UU No 17) tetap ada,’’ tegas Manajer Pengawasan Pelayanan Publik ICW Ade Irawan di Jakarta kemarin.

Menurut Ade, sejumlah kelemahan itu antara lain Depag masih memegang kendali semua fungsi pelaksanaan ibadah haji, baik sebagai regulator, operator, maupun eksekutor. Dia mengakui, perdebatan mengenai apakah Depag layak memonopoli seluruh fungsi pelaksanaan ibadah haji, merupakan permasalahan klasik. Namun, ujar dia, dengan membawahi lebih dari 200 ribu jamaah dari Indonesia, Depag bisa disebut sebagai badan penyelenggara ibadah haji terbesar di seluruh dunia.

’’Ibadah haji merupakan kegiatan tahunan yang melibatkan dan menghimpun dana umat yang sangat besar. Setiap musim haji lebih dari Rp 5,6 triliun dana terkumpul,’’ katanya.

Angka tersebut, kata Ade, belum termasuk dana tabungan yang mengendap di bank penerima setoran dan akumulasi efisiensi dana jamaah yang dimasukkan dalam Dana Abadi Umat (DAU). ’’Bayangkan, betapa besar potensi penyalahgunaan anggaran yang ada,’’ tegas Ade.

Untuk itu, tuntutan utama mereformasi penyelenggaraan ibadah haji adalah memperbaiki tata kelola dengan mendorong pemisahan fungsi operator, regulator, dan eksekutor. ’’Tujuan pemisahan agar tidak terjadi tumpang tindih dan diharapkan pengelolaan ibadah haji bisa lebih transparan dan akuntabel,’’ katanya.

Di masa mendatang, Ade mendesak agar pemerintah segera membentuk Badan Pengelola Khusus Haji yang akan menggantikan peran Depag sebagai operator penyelenggaraan ibadah haji.

Tak hanya ICW, anggota Komisi VIII DPR juga menyoroti kinerja Depag. Para wakil rakyat itu menilai Depag tidak siap dalam menghadapi persoalan transportasi jamaah haji terkait jauhnya lokasi pondokan ke Masjidilharam.
’’Saya kira tak ada alasan yang dibenarkan terkait laporan problem transportasi di Makkah. Depag sudah tahu pondokan akan sejauh 10 km. Bahkan, sudah jauh-jauh hari mengingatkan masalah itu,’’ kritik anggota komisi VIII DPR Al Yusni.

Selain itu, berbagai keluhan CJH disampaikan secara langsung kepada Komisi VIII DPR. Ketidaksiapan Depag dalam mengantisipasi masalah tersebut, kata Al Yusni, terlihat dari bagaimana tempat-tempat bus yang dijadikan terminal insidental jamaah haji Indonesia tiba-tiba dibubarkan polisi setempat. ’’Ini artinya Depag belum berkoordinasi dengan pihak Saudi,’’ cetusnya. (zul/agm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s