Musdalub KNPI Diduga Bernuansa Politis .:. Zuumi : “Ada Orang Luar yang Bermain”

Kendari, KP
Langkah sejumlah OKP dan 4 DPD II KNPI yang mendesak menggelar Musdalub KNPI Sultra, dipandang sarat kepentingan politis oleh Ketua KNPI Sultra Zuumi Kudus. Pasalnya, alasan untuk Musdalub, dengan penonaktifan Rusman Emba bukan alasan yang logis untuk melakukan pergantian pimpinan ditubuh KNPI Sultra.

“Isu Musdalub syarat nuansa politik praktis, yang digerakan segelintir orang,” ungkap Zuumi Kudus, saat ditemui di kediamannya, kemarin. Sayang, Zuumi tidak mau membeberkan. Namun katanya, mereka adalah orang yang selama ini tidak pernah tercatat sebagai anggota maupun pengurus KNPI.

Ia mengibaratkan bahwa saat ini KNPI diobok-obok oleh orang luar yang tidak pernah ber-KNPI. “Wartawan pasti tahu, siapa di belakang semua ini, “timpalnya. Makanya, ia menghimbau kepada sejumlah OKP dan KNPI Kabupaten untuk tidak terjebak dan terkontaminasi oleh isu-isu yang memecah belah KNPI dan pemuda di Sultra. “OKP dan senior untuk menahan diri, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak, “harapnya.

Untuk persoalan penonaktifan KNPI Muna dan isu Musdalub yang dihembuskan, KNPI Sultra tetap ruang untuk melakukan dialog dengan siapa saja, sesuai dengan aturan KNPI. Bukan pembelaan diri, dengan cara mengusung Musdalub.

Terkait surat yang akan disampaikan oleh sejumlah OKP, kepada DPP KNPI. Zuumi Kudus, menyerahkan sepenuhnya kepada KNPI Pusat untuk memutuskan. Jika KNPI Pusat mengeluarkan keputusan menyetujui pelaksanaan Musdalub, itu sama artinya menzalimi KNPI Sultra karena tidak ada hubungannya antara penonaktifan Ketua KNPI Muna dan Musdalub.

“DPP KNPI tahu aturan dan tentu terlebih dahulu melakukan telah, tidak semerta-merta mengabulkan,” tandasnya. Zuumi lalu menjelaskan bahwa penonaktifan Ketua KNPI Muna akibat baru menggelar Rakerda setelah 2,5 tahun setelah musyawarah, itupun Rakerdanya tidak diketahui oleh KNPI Sultra. Untuk itu, KNPI Sultra melalui pleno memberikan sanksi.

Sanksi sendiri ada 3 tingkatan, pertama teguran lisan dan tertulis, kemudian nonaktif, tahap ketiga pemecatan. “Non aktif, sama artinya memberikan skorsing agar kinerjanya lebih baik lagi, bukan melakukan pembelaan dengan mengusung Musdalub,” tandasnya.

Namun saat ini, sanksi penonaktifan Ketua KNPI Muna telah dicabut menindaklanjuti surat MPI. Selanjutnya KNPI Muna diberi waktu 1 bulan untuk mengelar musyawarah. “KNPI Sultra cukup arif dalam persoalan ini, “tukasnya.

Senada dengan itu, Dahris Al Djuddawie, Wakil Ketua Bidang kerjasama antara lembaga KNPI Sultra, mengatakan, permasalahan KNPI Muna perlu dipandang dengan bijak, tidak perlu sampai menggelar Musdalub. OKP harus melihat secara bijaksana, sehingga keputusan yang diambil lebih obyektif, bukan karena tendensi.

Dahris juga melihat langkah penggalangan tandatangan tidak jauh ibaratnya dengan permintaan sumbangan dengan mendatangi OKP-OKP. Pasalnya, OKP secara kelembagaan tentunya belum membahas persoalan ini di interennya.

Ia lalu mencotohkan, langkah Ketua  Angkatan Muda Kabah (AMK) yang ikut bertandatangan, dimana sebelumnya belum dibicarakan di internal. “Itu keputusan pribadi,” timpal Ketua DPW Gerakan Pemuda Kabah Sultra itu.

Ketua KNPI Kolaka Utara Abu Bakri juga membantah jika KNPI Kolut ikut menyetujui wacana Musdalub. Pasalnya, hal ini belum dibicarakan di internal KNPI Kolut. “Kita belum ada sikap, dan Asdin yang selama ini mengatasnamakan Kolut, bukan pengurus KNPI Kolut,” tandasnya.(cr7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s