Pengawas Pemilu Daerah Kualitas SDM-nya Rendah

Jakarta, KP

Pengawas pemilu dinilai tidak efektif. Dengan segala aturan dalam UU Pemilu No 10/2008, posisi pengawas sangat lemah karena tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan pengawasan yang maksimal.

Yang lebih terasa adalah pengawas pemilu di daerah karena kualitas SDM-nya lebih rendah. ”Sebagian besar pengawas pemilu di daerah rendah. Memahami pilkada saja mereka belum bisa,” ujar Topo Santoso, mantan anggota pengawas Pemilu 2004 di Jakarta kemarin.

Dia merujuk pada hasil temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Mengutip JPPR, Topo menilai kinerja pengawasan dalam pilkada selalu terlambat. Selain itu, kata dia, kredibilitas pengawas di daerah kebanyakan tidak memiliki kualifikasi memadai.

Contohnya, seleksi pengawas pemilu diperebutkan oleh orang yang tak jelas karena dianggap sebagai lowongan kerja. ”Kasarnya, meski pengawas terlambat dibentuk, tahap pemilihan tetap bisa berjalan tanpa terpengaruh,” tegasnya.

Menurut dia, jika kualitas pengawas pemilu di tingkat daerah tidak mempunyai kualifikasi yang jelas, kualitas mereka sama dengan masyarakat umum. ”Kalau seperti itu, lebih baik memberdayakan masyarakat untuk mengawasi pemilu atau pilkada daripada membuat pengawas yang menghamburkan banyak uang,” ungkapnya.

”Kalau pengawasan dari masyarakat bisa terealisasi, ke depan tidak diperlukan lagi pengawas pemilu,” lanjut dosen UI itu.(bay/mk)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s