Buton Raya Harga Mati

Kendari, KP

Apa tanggapan Bupati Buton, Sjafei Kahar terkait pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang tak setuju pemekaran Sultra? “Tantangan memang akan banyak. Namun perjuangan pembentukan Provinsi Buton Raya akan jalan terus,” kata Sjafei Kahar, yang ditemui wartawan koran ini usai acara silaturahmi Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sedangkan Gubernur Nur Alam menilai pengarahan Jusuf Kalla hendaklah menjadi bahan perenungan, untuk lebih memantapkan persiapan pembentukan provinsi Buton Raya. Dengan demikian, pembentukan provinsi Buton Raya tak menjadi sorotan.

“Jadi, penggiat pembentukan Provinsi Buton Raya diharapkan lebih serius lagi mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Bila persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi, maka tentu bisa mengurangi keraguan dan pendapat apriori terkait pemekaran ini,” kata Nur Alam SE, yang dihubungi via telepon selularnya kemarin.

Sebagai pemerintah, kata gubernur pertama pilihan rakyat Sultra ini, dirinya tentu akan selalu melihat dan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Saya tentu akan selalu melihat peluang, kesempatan dan mendorong pembentukan provinsi Buton Raya ini. Hanya itu tadi, pendapat Wapres JK haruslah menjadi bahan perenungan sehingga persiapan pembentukan Provinsi Buton Raya lebih bagus lagi,” katanya.

Sementara dari gedung parlemen dilaporkan, sejumlah anggota DPRD Sultra memberi tanggapan berbeda terkait sinyalemen Jusuf Kalla terhadap pembentukan provinsi Buton Raya. Yaudu Salam Ajo, anggota DPRD Sultra dari daerah pemilihan Buton menegaskan, pemekaran provinsi Buton Raya sudah menjadi kehendak bersama dan harga mati bagi seluruh masyarakat di jazirah Buton Raya.

Untuk itu Yaudu menghimbau kepada seluruh pihak terkait dan pemerintah pusat agar mendudukan rencana pemekaran Buton Raya dalam konteks Undang-undang pemekaran. Alasannya, rencana pemekaran memenuhi syarat UU, tak ada seorang pun berhak menghalangi. Apalagi, Indonesia adalah negara hukum yang wajib dijunjung tinggi oleh siapapun.

Sedangkan Muddin Musa, anggota DPRD Sultra lainnya justru menilai pernyataan JK, merupakan usulan yang masuk akal, terkait pemborosan anggaran bila Buton Raya dimekarkan. Menurut politisi Golkar ini pemekaran Buton Raya harusnya dilakukan selektif. Artinya, memperhatikan segi manfaat dari pembiayaan anggaran negara. “Bila dipaksakan justru mudharatnya lebih besar,” sambung Muddin.

Pemekaran wilayah kata ketua fraksi Partai Golkar ini tak ubahnya kepentingan segilintir elit politik. Alhasil, ketika ditetapkan pemerintah menjadi daerah otonom baru, maka kesan yang ada adalah jatah bagi-bagi kekuasaan baik distruktur pemerintahan, maupun legislatif.

Ditambahkan, bukannya tidak mendukung rencana Buton Raya, tetapi ihwal pengusulan pemekaran harus dilakukan secara selektif, dengan bersandarkan pada peraturan perudang-undangan. “Jadi, tidak terkesan prematur, alias terburu-buru,” katanya. (cr4/wal)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s