Enam Jenderal Terancam Kena Tegur .:. Buntut Pembiaran Judi Togel di Riau

Jakarta, KP

Ini pelajaran bagi anggota polisi di Indonesia. Mabes Polri menerapkan standar evaluasi ketat bagi jajarannya. Kepolisian tak hanya menerapkan sanksi etik profesi, disiplin, dan pidana, tapi juga hukuman manajerial.

Sanksi manajerial ditujukan kepada pimpinan yang dianggap lalai tidak menindak suatu tindak pidana di wilayahnya dengan alasan tidak tahu. Tindakan itu dikategorikan pembiaran tindak pidana. Sanksi inilah yang kini menunggu enam perwira tinggi (pati) buntut dari terbongkarnya gembong judi toto gelap (togel) Atjin oleh Kapolda Riau Brigjen Hadiatmoko pada 23 Oktober lalu.

Pengungkapan Atjin melebar karena dari hasil pemeriksaan, tersangka beroperasi sejak 2001. Padahal, sejak Agustus 2005, mantan Kapolri Jenderal (pur) Sutanto telah mencanangkan gerakan antijudi yang kini dilanjutkan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri.

”Ini indikasi. Sekali lagi indikasi. Semua tidak tahu atau kucing-kucingan? Ada apa gerangan, kok tidak ditangkap (dari dulu) dan Kapolda yang mesti turun?” kata Kadiv Propam Irjen Pol Alantin Simanjutak di Mako Ditpolair, Tanjung Priok, kemarin (1/12). Yang dimaksud level pimpinan seperti Kapolda dan Wakapolda dan bentuk sanksi manajerial hanyalah surat teguran atau menandatangani pakta integritas.

”Kalau ada judi di tempat Anda, lalu Anda tidak tindak, meskipun dia (pejabat polisi) tidak terima (setoran) sekalipun, kini dia tidak bisa lagi katakan saya tidak tahu,” tambah Irwasum Komjen Pol Yusuf Manggabarani.

Sanksi manajerial, lanjut Yusuf, tidak ditentukan oleh sistem pembuktian, tetapi lebih pada keyakinan Kapolri. ”Ini (para mantan Kapolda dan Wakapolda itu) memang tipis pidananya. Ini lebih ke arah internal, pembinaan dibanding penindakan,” sambungnya.

Hanya, mantan Kapolda Makassar yang pernah dicopot dari jabatannya buntut rusuh Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu tidak menyebutkan siapa saja enam jenderal yang kena semprit. ”Kalian pasti sudah tahu,” imbuhnya.

Kapolda Riau saat ini dijabat Brigjen Hadiatmoko setelah menggantikan Irjen Sutjiptadi pada 15 Mei 2008. Sutjiptadi sekarang menjabat gubernur Akpol. Sutjiptadi menggantikan Ito Sumardi yang sekarang menjabat Irjen sebagai Kapolda Sumsel pada 3 Januari 2007. Ito pada 3 Desember 2005 menggantikan Brigjen Pol S. Damanhuri yang menjadi Widyaiswara Sespim Polri.

Tak hanya tiga mantan Kapolda di atas yang kena getah. Mantan Wakapolda juga ikut menjadi terperiksa. ”Soal jadwal pemeriksaan menyusul setelah perwira menengahnya kita tindak,” tambah Yusuf.

Wakapolda Riau saat ini dijabat Kombespol Syaiful Bahri yang sebelumnya menggantikan Suherman. Sebelum Suherman, jabatan itu diisi CN Patty. Sedangkan posisi Direskrim saat ini diisi Kombespol Alexander Mandalika yang menggantikan Chairul NA. Dia menggantikan Abdul Kolik.
Geger Atjin memang tidak hanya menyeret enam pati, tapi juga 60 perwira menengah (di antaranya 15 kombes, 26 AKBP, 5 kompol) pama 46, dan 7 bintara. Mereka di antaranya adalah Direskrim dan Dirintel.

”Kapoltabes Pekanbaru sudah kita mutasi ke Jakarta untuk memudahkan pemeriksaan,” tambah Kadiv Propam. Yang diperiksa di Jakarta adalah mereka yang pengangkatannya dilakukan Kapolri, sedangkan mereka yang pengangkatannya dilakukan Kapolda pemeriksaan di Mapolda Riau. Yang terkena sanksi etik dan profesi seperti Direskrim dan Dirintel, lalu sanksi disiplin seperti komandan Brimob jika membiarkan pidana terjadi, sedangkan sanksi pidana untuk mereka yang terlibat membekingi judi tersebut.

Selain mengobrak-abrik Riau, operasi sapu bersih itu mengenai sejumlah wilayah lain. Misalnya, Kapoltabes Samarinda, Kapoltabes Pontianak, dan Kapolres Kutai Timur yang juga terseret kasus judi dan dicopot dari jabatannya. Juga sejumlah polisi nakal di Bali dan di DKI. Untuk di ibu kota negara, ada empat perwira menengah (pamen) dan satu perwira pertama (pama) yang diproses sebagai buntut terungkapnya kasus judi di Hotel Sultan.

Dari data penegakan kode etik selama Januari hingga November 2008, Mabes Polri menempati urutan pertama pelaksanaan penindakan. Selanjutnya, Polda Sulut, Jabar, Sumsel, dan Sulsel. Sedangkan pada 2007, Polda Sumut menempati puncak yang diikuti Jatim, Jabar, Kalbar atau Sultra, dan Mabes Polri.

Sepanjang Januari hingga November 2008, pelanggaran tata tertib berjumlah 39.751 orang atau naik 67 persen dari 2007 yang hanya 12.776 orang.(naz/agm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s