KPU Muna Siap Hadapi Gugatan DPC PAN

Raha, KP

Gara-gara menggugurkan La Ode Sanusi dan La Ode Safrun SH dari posisi Caleg tetap, KPU Muna akhirnya digugat. Lebih dari itu, sekelompok elemen masyarakat juga telah menggelar aksi di KPU Sultra dan menuntut agar KPUD Muna dibekukan.

Terkait aksi demo ini, Ketua KPUD Muna Almunardin SH ketika dikonfirmasikan hal menanggapinya dengan santai. Kata dia, aksi ini sah-sah saja terjadi apabila ada pihak-pihak-pihak yang keberatan atas digugurkannya dua Caleg dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Muna ini. ”Sah-sah saja mereka menggelar aksi demo di KPU Provinsi. Tidak satupun ada aturan yang melarang mereka melakukan hal itu. Sekedar mereka tahu, kedua caleg ini kita gugurkan sebagai caleg karena berstatus PNS aktif. La Ode Sanusi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Kabawo, sedangkan La Ode Safrun SH sebagai Kepala UPTD Pasar Laino Raha. Jangankan berstatus DCT, telah menjadi anggota DPRD sekalipun, kita berhak menggugurkan jika yang bersangkutan bermasalah,” ujar Almunardin, kemarin.

Kata Almunardin, kedua caleg ini memang membuat surat pengunduran diri sebagai PNS, tapi cuma diteruskan hanya pada instansi masing-masing. Harusnya mereka bermohon pada Bupati Muna sebagai atasan langsung, dan meneruskan surat pengunduran diri itu ke BKD Muna, dan Bagian Keuangan. Artinya, pengunduran diri kedua caleg ini hanya untuk memenuhi syarat agar mereka agar lolos sebagai caleg. Padahal status dan hak-hak mereka belum lepas sebagai PNS. Lihat PP nomor 37 tahun 2004 jelas diatur seorang PNS tidak diperbolehkan menjadi anggota parpol. Kita punya bukti kalau mereka masih PNS aktif,” ujar Ketua KPUD Muna ini.

Di tempat terpisah, Kabid Kemasyarakatan Kedudukan Hukum Pegawai BKD Kabupaten Muna, Bahtiar ketika dikonfirmasi membenarkannya. ”Kedua caleg dari PAN ini masih sebagai PNS aktif dan dapat dibuktikan dengan KTA mereka. KTA diterbitkan tanggal 5 Agustus 2008, sedangkan permohonan pengunduran diri terbit diatas tanggal 5 Agustus 2008. Artinya, duluan KTA terbit ketimbang surat pengunduran diri. Saat ini kedua PNS ini sudah diberhentikan Oktober 2008 dan La Ode Safrun SH diberhentikan November 2008. Aturannya jelas, PP nomor 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota parpol,” tukas Bahtiar.(tri/ong)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s