DPRD Binjai Berguru di Kendari

Kendari, KP

Proses pembahasan APBD di Kota Kendari ternyata menarik minat sejumlah anggota DPRD Kota Binjai, Sumatera Utara untuk berguru. Pasalnya, di wilayah mereka legislatif kurang terlibat utamanya dalam Musrembang. “Akibatnya dalam penyusunan APBD, terjadi tarik ulur antara eksekutif dan Legislatif,” terang H Husein Indra, Ketua rombongan DPRD Binjai.

Tarik ulur yang dimaksud, kata Sekertaris Fraksi Golkar itu karena saat Musrembang dewan tidak terlibat akibatnya legislatif juga meminta hasil reses mereka dimasukan dalam APBD. Buntutnya, pembahasan APBD alot dan butuh waktu lama.     APBD Binjai sendiri tahun 2009 berjumlah Rp 456 M dengan PAD sebesar Rp 16,5 M.

Sekertaris Komisi A DPRD Kota Kendari, Lodewijk Sonaru, memaparkan, dasar hukum pembahasan APBD yakni PP 58 tahun 2004. Dalam perjalanan proses penyusunan APBD, legislatif senantiasa dilibatkan mulai dari tahapan Musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai Kota.

Namun tidak semua usulan warga dapat dipenuhi, mengingat anggaran yang terbatas. Untuk itu, kemudian dibuat program prioritas setiap Kelurahan. “Tiap kelurahan maksimal 3 program prioritas,” terangnya.

Ketua Komisi B, Abdul Razak menjelaskan dalam pembahasan APBD mencakup tiga program yakni hasil Musrenbang, visi Wali Kota dan program inovatif. “Termasuk juga hasil reses Dewan,” timpalnya.

Selain itu, dalam pembahasan APBD sebelum dilakukan pembahasan bersama antara Panggar eksekutif dan legislatif, terlebih dahulu Komisi-komisi bersama mitrannya setiap SKPD, melakukan pembahasan bersama.(cr7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s