Korupsi di Muna Masuk KPK

Jakarta, KP

Sejumlah tokoh penting di Muna, mulai dari tokoh LSM, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Aspirasi Masyarakat Muna, Sulawesi Tenggara, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut sejumlah dugaan korupsi di Kabupaten Muna. Dalam laporan tertulis yang disampaikan ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, pekan lalu, Ismet Effendy Cs menyodorkan dokumen-dokumen serta data pendukung kasus dugaan korupsi di Kabupaten Muna sejak tahun 2001 sampai tahun 2007.

Mantan anggota DPRD Muna, La Ode Aliase yang turut bertanda tangan dalam laporan itu mengatakan, usai melapor, KPK mengatakan bahwa telah meminta BPK untuk melakukan audit investigasi pada tiga item penyelewengan yang ditemukan BPK sendiri. Tiga item itu adalah dana Porprov sebesar Rp 5 Miliar lebih yang tak dipertanggungjawabkan, dana proyek pembangunan pasar Wakuru dan kelebihan penggunaan dana yang ditetapkan dalam APBD oleh SKPD.

Seperti dilansir salah satu koran besar yang terbit di ibukota, masalah lain yang disoal dalam laporan itu adalah dugaan korupsi lelang kayu di Muna tahun 2002-2003. Dugaan korupsi lelang kayu di Muna awalnya terungkap melalui amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang menangani perkara pembalakan liar.

’’Amar putusan hakim berbunyi, untuk menuntaskan korupsi lelang kayu jati di Kabupaten Muna maka bupati harus diperiksa,’’ ujar salah satu perwakilan forum, Ismet Effendy.

’’Kalau kita ingin memberantas kasus korupsi ini secara tuntas dan menyeluruh, seharusnya pejabat yang berwenang, yaitu bupati dan wakil bupati Muna juga harus diperiksa,” tukasnya.

Menurut Ismet, kegiatan pembalakan liar di Muna terjadi karena adanya instruksi Bupati Muna, Ridwan BAE, tentang kegiatan eksploitasi kayu jati, kayu rimba dan pemanfaatan tunggak kayu tebangan liar masyarakat dari lahan masyarakat. ’’Akibat instruksi ini, terjadi penggundulan hutan secara besar-besaran,’’ ujar Ismet di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/11).

Dalam aktivitas pembalakan liar, lanjut Ismet, penerimaan hasil lelang kayu masuk ke dalam rekening pribadi. Padahal, sesuai SKB Menteri Kehutanan, Kejaksaan Agung dan Kapolri (SKB 319/1997), hasil lelang kayu yang meliputi harga dasar lelang, biaya pengganti, dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, uang letak, dan pungutan lainnya harus masuk ke kas negara.

Ismet menambahkan, kasus korupsi lelang kayu di Muna pernah ditangani tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang dikoordinatori Antasari Azhar (kini ketua KPK). Namun proses pengusutan kasus sampai saat ini belum tuntas. ’’Kami anggap pengusutan dari KPK sebagai utang kasus Bapak Antasari Azhar,’’ ucap Ismet.

Pada bagian lain laporannya, forum juga menyajikan dokumen-dokumen tentang dugaan korupsi kredit fiktif dari Bank BNI 46 sebesar Rp 8,5 miliar. Adapun dalam berkas ketiga laporannya, forum menyampaikan kejanggalan pelaksanaan APBD Muna sejak tahun 2001 sampai 2007. Forum menemukan sejumlah bukti yang mengarah pada penyelewengan yang dilakukan pejabat penting di Muna. Salah satu indikasinya adalah kekayaan pejabat tersebut yang melonjak tajam sejak tahun 2001.(jpnn/ong)

2 thoughts on “Korupsi di Muna Masuk KPK

  1. suda hantam saja bersihkan semua,tapi jangan cuma berani bicara kalau tidak dapat proyae,kalu memang berani ratakan semua dari yang besar sampai yang kecil.tangkap kepalanya.supaya tidak bisa menggigit.kami selalu mendukung.jangan menunggu lahirnya imam Ahmad’tapi ciptakanlah dia..BALE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s