Lembaga Survei Tolak Diatur KPU

Jakarta, KP

Langkah KPU yang akan memberikan akreditasi terhadap lembaga survei pemilu langsung ditolak lembaga  pelaku riset itu. Mereka langsung membuat pernyataan bersama atas nama forum peneliti opini publik.

Salah satu anggota forum itu adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani. Menurut dia, pihaknya menolak segala bentuk pengaturan survei opini publik oleh pihak-pihak yang tidak mewakili otoritas keilmuan dan kompetensi di bidang riset opini publik.

’’Kami bekerja dan melakukan riset opini publik secara profesional, transparan, akuntabel, dan ilmiah,’’ katanya di Jakarta kemarin (2/12). Semua survei itu, lanjutnya, dilakukan berdasar kode etik opini publik yang dirumuskan World Association for Public Opinion Research (WAPOR) dan berlaku secara universal.

Sementara itu, KPU merencanakan pemberlakuan akreditasi itu dengan alasan untuk menjaga independensi dan akuntabilitas. Sebab, kepentingan politik tertentu bisa memanfaatkan survei untuk membangun opini. Saat ini KPU sudah menyusun persyaratan akreditasi itu.

Menurut Saiful, keprihatinan sebagian kelompok atas sejumlah hasil quick count yang berbeda-beda dapat diselesaikan secara internal atas dasar kaidah-kaidah ilmiah. ’’Perbedaan hasil seperti ini terkadang juga terjadi di negara lain di dunia dan bisa diselesaikan secara ilmiah oleh penyelenggara quick count sendiri,’’ tegasnya.

Turut serta menyatakan penolakan, Edi Sudrajat (Institut Riset dan Development Indonesia/IRDI), Umar S. Bakry (direktur eksekutif Lembaga Survei Nasional/LSN), M. Arif Affandi (Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia/Pusde HAM Surabaya), Adinda T.M. dan Endang Srihadi (The Indonesian Institute), Syarief Makhy (Laboratorium Politik Lokal dan Otoda FISIP UNILA), dan Priyatno Harsasto (Pusat Studi Kebijakan dan Otoda FISIP UNDIP).

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari juga menilai rencana KPU melakukan akreditasi tersebut bertentangan dengan UU Pemilu. Menurut dia, aturan itu justru membatasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

’’Tapi, saya akan wait and see dulu untuk melihat apa bentuk dan syarat akreditasi KPU itu,’’ ujarnya. (cak/pri)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s