26 Ribu Karyawan Bakal Di-PHK

Jakarta, KP

Dampak krisis ekonomi global mulai menyerang sektor perindustrian Indonesia. Itu terlihat dari data yang dirilis Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Sebanyak 14 ribu pekerja dilaporkan segera dirumahkan akibat krisis. Pekerja yang telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga November lalu 26 ribu orang.

’’Hingga saat ini belum bertambah. Dan, Crisis Center yang telah dibentuk Depnakertrans mengupayakan hak-hak pekerja yang telah di-PHK dipenuhi perusahaan,’’ kata Menakertrans Erman Suparno setelah membuka bursa kerja di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Selasa kemarin (9/12).

Bagi 14 ribu pekerja yang rencananya di-PHK, Menakertrans mengemukakan bahwa Crisis Center akan terus melakukan mediasi pada perusahaan tersebut untuk mencari jalan keluarnya. ’’Ini kita lakukan bersama Crisis Center sampai krisis ini bisa teratasi,’’ katanya.

Di sisi lain, tambah Erman, saat ini Depnakertrans juga menurunkan tim untuk mengkaji jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) secara hukum dan jaminan hari tua (JHT). Itu ditempuh agar perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dapat lebih ditingkatkan dan lebih accountable. ’’Sesuai PP (peraturan pemerintah, Red) yang ada, tenggang waktu enam bulan saya minta dipercepat menjadi satu bulan,’’ ujarnya.

Mengenai upah minimum provinsi (UMP), Erman menyatakan kini diproses dewan pengupahan daerah. Kemudian, hasilnya direkomendasi ke bupati/wali kota dan bersama-sama merekomendasikan kepada gubernur.

Gubernur, lanjut Erman, memutuskan, termasuk memperhitungkan besaran inflasi di daerah secara variatif. Potensi kenaikan bergantung kepada daerah dan tingkat kemahalan di wilayah tersebut. Namun, ungkap Erman, secara umum terjadi kenaikan rata-rata di atas 10 persen dibandingkan dengan tahun lalu. ’’Kemudian, terhadap KHL (kebutuhan hidup layak), terjadi kenaikan dari 88,6 persen pada tahun lalu kini menjadi 91 persen,’’ kata Menakertrans.

Menakertrans mengungkapkan bahwa pembentukan Crisis Center, selain mencegah PHK secara besar-besaran, bertujuan mengevaluasi dan menyosialisasikan kebijakan insentif bagi wajib pajak. Itu juga bertujuan mempercepat program pembangunan perumahan pekerja serta mendorong sektor riil dan produk dalam negeri. ’’Bagaimanapun, sektor riil itu berkesinambungan dengan kinerja perusahan dan tentunya berbanding lurus dengan hal-hal terkait kesejahteraan karyawan. Dan, semua itu penting,’’ tegas Erman. (zul/iro)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s