DPRD Lacak Kemungkinan PNS Fiktif

Raha, KP

Tengara banyaknya PNS fiktif yang disuarakan pengunjukrasa, ditanggapi DPRD Muna. Sidang pertama telah digelar namun tak membuahkan hasil. Akibat tidak adanya data valid soal jumlah data pegawai negeri sipil (PNS) di Muna, akhirnya sidang di DPRD, kemarin diskorsing sampai hari ini.  Sidang yang melibatkan Komisi A dan B DPRD Muna serta semua kepala dinas (Kadis), Badan di jajaran pemerintahan Kabupaten Muna ini, sedikit alot.

Setiap kali pimpinan sidang, Drs La Nika hendak menjatuhkan palu tanda sidang ditutup, ada beberapa anggota dewan yang interupsi. Diantaranya, Amiluddin wakil ketua komisi B meminta agar eksekutif dalam sidang lanjutan hari ini harus membawa APBD yang telah disahkan mulai dari APBD tahun 2006 hingga 2008.

“Sehubungan dengan pernyatan koordinator eksekutif yang diantarkan oleh Asisten I, Drs Sanusi Dege bahwa  hari ini, data valid soal jumlah PNS di Muna baru dilengkapi,tidak cukup alasan. Karena, sepengetahuan kami bahwa dalam pembahasan APBD dari tahun ke tahun, disitu telah disebutkan berapa jumlah PNS di Muna secara keseluruhan. Selama ini yang kita pegang dan hitung hanya draft saja. Jadi tolong bagi eksekutif harus melengkapi ini,” tegas Amiluddin.

Hal sama juga dikatakan, Mahmud Muhamad bahwa soal pemutahiran data jumlah PNS di Muna, pemerintah tidak mengetahui secara pasti. Pasalnya, setiap tahun dalam pembahasan APBD, jumlah PNS sudah dibahas. Seperti APBD tahun 2009 yang kini tinggal menunggu ketok palu saja.

“Dalam APBD tahun 2009 yang sebentar nanti sudah disahkan, sangat jelas terlihat berapa jumlah PNS dan semua itu sudah ada datanya dari pendapatan. Karena itu data pegawai harus riil dan jangan terkesan mengada-ada. Karena dari data ini kita bisa ketahui berapa PNS yang aktif, meninggal dunia, pindah dan pensiun. Gunanya adalah agar diketahui dananya untuk pembayaran gaji pegawai berapa dan kalau lebih dikemanakan,” tegas Mahmud.

Ridwan Ramli dan La Ode Dasnah juga sempat mengeluh kalau setiap selesai sidang paripurna IV soal APBD, DPRD tidak pernah melihat lagi itu APBD. “Kalau pun sempat ketemu, itu nanti pada sidang-sidang selanjutnya dalam pembahasan APBD tahun berikutnya. Hal ini juga yang harus menjadi agenda dalam pembahasan hari ini. Karena ini sangat penting untuk mengetahu jumlah dan perbedaan setiap tahun pegawai di Muna,” jelasnya.

Usai mendengarkan semua tanggapan dari beberapa anggota dewan, pimpinan sidang, Drs La Nika menyimpulkan bahwa sidang diskorsing dan akan dilanjutkan hari ini. “Karena eksekutif masih akan mencocokan jumlah pegawai dari BKD dan keuangan, maka sidang kita skorsing dan akan dilanjutkan besok,” kata La Nika, kemarin.(yaf/ong)

One thought on “DPRD Lacak Kemungkinan PNS Fiktif

  1. LACAK SAJA UANGNYA WAHAI ANGGOTA DPRD MUNA. SUDA MAU HABISMI MASA JABATAN KALIAN. MUMPUNG MASIH ADA KESEMPATAN,TIDAK USAH PIKIRKAN DOSA,YANG PENTING SENANG BERSAMA KELUARGA DENGAN UANG RAKYAT…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s