Korban Pencoretan CPNSD Tempuh Jalur Hukum

Kendari, KP

Para korban yang namanya dicoret dalam pengumuman susulan CPNS seleksi 2008, akhirnya sepakat menempuh jalur hukum. Hal itu diambil setelah para korban yang jumlahnya 14 orang, tidak mendapat jawaban jelas dari Kepala BKD Sultra, Harun Haeba, yang disambangi di kantornya kemarin (16/1).

Saat itu, Harun Haeba menyatakan, Unhalu sebagai lembaga pemeriksa hasil tes. Sementara BKD masalah tehnis administrasi. Sehingga pada pengumuman pertama, BKD bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi. Setelah melihat hasil pengumuman dan ditemukan ada kejanggalan, Harun Haeba kemudian memberitahukan pihak Unhalu, kalau hasil pengumuman tidak sesuai dengan kuota yang disediakan.

“Pengumuman sebagian besar sudah benar. Tapi ada juga yang salah, karena ada yang melebihi kuota dan ada juga yang kurang. Dalam hal ini, Unhalu tidak terlalu salah. Satu contoh, kalau kuotanya 1, terus yang lulus 5 orang karena nilainya bagus, maka Unhalu meluluskan. Tapi kami katakan, yang lulus itu jumlahnya lebih, jadi harus dikurangi. Yang kuotanya lebih, tapi yang lulus kurang dari kuota. Misalkan kuotanya 5, tapi yang lulus 3, maka kami minta supaya Unhalu menambah 2 lagi,” jelasnya.

Begitu pula dengan yang formasinya ada, tapi tak satupun yang lulus. Lanjut Harun, pihak dari Unhalu menjelaskan 2 kemungkinan. Pertama, semua nilai peserta zero (nol) dan kedua nilai tidak memenuhi standar kelulusan. Makanya, ada salah satu formasi, yang tidak satupun pesertanya lulus.

“Kami bilang, ambil standar yang paling tinggi dan itu yang diluluskan. Makanya, ada revisi. Kalau ada peserta yang lulus pada pengumuman pertama, lalu pada pengumuman revisi tidak ada, itu karena kuotanya kurang. Untuk menentukan yang lulus, maka ada namanya perangkingan. Peserta yang nilainya tinggi, itu yang dinyatakan lolos,” tandasnya.

Mantan Kepala BKD Konawe itu, sudah menjawab semua protes yang ditujukan padanya. Sayang, penjelasan panjang lebar Kepala BKD Sultra, tak satupun direspon baik 14 peserta tes yang sudah dinyatakan lulus, namun kelulusannya dianulir. Mereka menilai BKD lepas tangan dan hanya menimpakan kesalahan ke Unhalu. “Masa kesalahan fatal seperti ini terjadi pada lembaga besar seperti Unhalu dan BKD. Kalaupun memang ini murni kesalahan administrasi kedua lembaga ini, kami tidak bisa menerima karena kami telah dirugikan,” ujar La Ode Muhammad Gafur, salah seorang korban yang namanya raib dipengumuman susulan.

Perdebatan sengitpun terjadi. Dua pihak saling mempertahankan argumentasi masing-masing. Harun Haeba yang merasa terpojok, langsung menegaskan siap di-PTUN-kan jika para korban tetap tidak menerima. Akhirnya, pertemuan pun berakhir dengan koor “huu” dari para korban.

DPRD Akan Hearing BKD

Merasa tak mendapat kepastian dari Kepala BKD, para korban lalu menuju DPRD Sultra. Mereka pun menyampaikan keluhan diserta bukti-bukti kecurangan kepada Ketua Komisi A, La Ode Ate. “Ini masalah besar yang harus kita selesaikan. Kami berjanji akan memproses indikasi kecurangan ini karena setiap tahun pasti terjadi,” ungkap La Ode Ate.

La Ode Ate juga berjanji akan langsung mengagendakan hearing pekan depan. Hearing itu akan melibatkan Kepala BKD Sultra, Rektor Unhalu selaku penanggung jawab pemeriksaan serta Asisten III Setprov selaku ketua panitian seleksi CPNS.

Kebijakan ini diambil, untuk mencari titik temu polemik kelulusan CPNSD yang bisa terjadi dua kali pengumuman, dengan hasil kelulusan yang berbeda dengan nama, dan nomor tes peserta. ” Inikan aneh, orang yang lulus, bisa dianulir. Logikanya di mana?,” tanya La Ode Ate, terheran-heran.

Pemanggilan kepala BKD sendiri, untuk mengetahui sejauh mana kekeliruan ini terjadi. Apalagi jelas-jelas CPNSD yang digugurkan namanya justru telah dirugikan, dan harus menanggung beban inmaterial setelah kelulusan pertama medio 2 Januari lalu dipublikasikan media.
Ketua komisi A ini berharap, CPNSD yang sudah lulus, harus diakomodir sebagai tanggung jawab BKD sebagai penyelenggara teknis rekruitmen pamong abdi negara ini. Jika hal itu merupakan bentuk main mata panitia CPNSD, maka konsekwensinya dewan, akan menelusuri sejuah mana kecerobohan ini dapat dilakukan BKD Sultra.

Terkait pemanggilan Rektor Unhalu, kata La Ode Ate, pimpinan Unhalu itu berkewajiban menjelaskan ke publik, standarisasi kelulusan CPNSD . Tentunya pemeriksa IT harus memaparkan dan memberi kejelasan skorsing nilai, bagi pelamar yang berhak lolos CPNSD.

Ditambahkan, mereka yang digugurkan lanjut Ate, baiknya diakomodir dalam kuota tambahan CPNSD tahap dua, seperti yang disampaikan Thamrin Patoro, bila dalam waktu dekat kembali akan dibuka pendaftaran CPNSD. (cr4/cr6/dri)

One thought on “Korban Pencoretan CPNSD Tempuh Jalur Hukum

  1. Sabar saja kune……
    Itu tandanya Allah masih memberikan peringatan…
    Allah masih menginginkan anda tetap menjadi orang baik dan jujur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s