TAJUK -:- Bebaskan Pendidikan dari Politik

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengungkapkan sebuah fakta yang menggugah keprihatinan kita bersama sebagai bangsa. Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, orang nomor satu di PGRI itu melaporkan, dari survei sementara PGRI, 50 persen dinas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dipimpin pejabat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dipegang.

Mengapa itu terjadi? Itu tidak lain disebabkan banyak kepala daerah yang mencoba menjadikan lembaga pendidikan sebagai jejaring baru. Sejumlah kepala daerah menempatkan mantan tim suksesnya di sana. Menurut Sulistyo, hal itu dipicu kebijakan pemerintah yang menaikkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD.

Ada hubungan apa antara peningkatan anggaran pendidikan dan penempatan tim sukses di dinas pendidikan? Jawabannya tentu tidak sulit. Ya, karena lembaga itu akan menjadi lembaga yang basah dan mudah dijadikan sumber pendanaan.

Jika jawaban tersebut benar -dan sepertinya memang mendekati kebenaran-berarti itu bukan modus baru. Lahan-lahan basah selama ini memang selalu jadi rebutan. Istilah gampangnya, ada gula ada semut!

Namun, kendati bukan modus baru, tetaplah hal itu harus menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama. Itu menunjukkan bahwa negara ini hingga detik ini masih dipandang sebagai sapi perahan. Negara bukan dilihat sebagai lembaga pengabdian kepada rakyat.

Fenomena tersebut sangat terkait dengan budaya korupsi yang masih begitu mengurat-daging di negeri ini. Banyak orang yang berebut untuk menjadi penguasa bukan untuk memberikan darma bakti terbaiknya. Tapi, itu lebih disebabkan keinginan untuk memindahtangankan aset negara ke kantong pribadi.

Sungguh menyedihkan. Namun, itulah kenyataan pahit yang sekarang kita hadapi. Jika cara pandang tersebut tidak segera diluruskan, entah apa yang akan terjadi pada bangsa ini ke depan. Kita akan selalu melihat ibu pertiwi dalam kondisi memprihatinkan dan terseok-seok.

Karena itu, tidak ada kata lain kecuali masing-masing dari kita harus membulatkan tekad untuk berubah. Dan, lembaga pendidikan sebagai lembaga terdepan dalam mendidik anak-anak bangsa (generasi penerus) harus dijadikan alat atau instrumen untuk melakukan perubahan tersebut.
Namun, bagaimana bila pada kenyataannya lembaga pendidikan juga telah tercemar oleh tangan-tangan kotor oknum politikus yang tidak bertanggung jawab? Tidak ada kata lain, pemerintah, dalam hal ini Mendiknas, harus mengambil tindakan secepatnya.

Dalam kasus itu, Mendiknas harus menjadi orang terdepan dalam melakukan penertiban. Bersamaan dengan itu, lembaga penegakan hukum, khususnya KPK, harus memelototi lebih cermat terhadap kemungkinan tindak korupsi di balik penempatan para mantan tim sukses di lembaga pendidikan.

Sementara itu, para politikus kita imbau kesadarannya untuk tidak menjadikan lembaga pendidikan sebagai target. Paling tidak, untuk lembaga supervital itu, marilah kita bersama-sema menjaganya. Jangan dicemari dengan kepentingan politik yang acap kali kelewat kotor.

Memang, langkah itu tidak bisa serta merta langsung memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini. Sebab, persoalan pendidikan tidak hanya terletak pada persoalan tersebut. Masih terlalu banyak persoalan-persoalan lain yang serius yang juga membelit lembaga pendidikan kita.

Namun, paling tidak, bila hal itu dilakukan, kemungkinan bahaya yang lebih besar bisa dihindarkan. Ingat, kita masih memiliki anak cucu yang sekian tahun ke depan akan menjadi ahli waris negeri ini. (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s