TAJUK -:- Jalur Khusus Bagi Kelompok 14

MALANG benar nasib empat belas (14) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Sultra yang terpaksa dianulir kelulusannya. Seharusnya mereka siap-siap mengurus kelengkapan berkas tahap berikutnya untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP), kini menunggu lagi janji berikutnya kalau akan diakomodir pada penerimaan tahap berikutnya.

Lewat mediasi komisi A DPRD Sultra, nasib ke-14 CPNS tersebut nantinya menjadi prioritas sekaligus diusulkan agar masuk dalam formasi tambahan saat penerimaan CPNS mendatang. Kesepakatan sekaligus pegangan bagi pihak-pihak yang terkait persoalan ini masih harus diuji, sekaligus dikawal hingga benar-benar terwujud, dan bukan sekadar janji kosong belaka.

Kesepakatan dibangun antara kelompok 14, DPRD Sultra dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hanya dapat berjalan efektif manakala semua pihak komit terhadap keputusan yang telah diambil. Sebaliknya, kesepakatan ini bisa saja dianulir kembali dengan berbagai alasan. Soal formasi yang tidak disetujui BAKN pusat misalnya bisa saja jadi alasan utama. Atau kemudian pimpinan BKD berganti, sementara sang pengganti tidak lagi berpedoman kepada keputusan awal. Bagaimana agar keputusan tersebut dibuatkan payung hukum jelas, sehingga butir-butir kesepakatan tidak mudah dilanggar salah satu pihak.

Dari kasus ini menunjukkan pola rekrutmen CPNS dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai tim seleksi tahap akhir masih juga memiliki kekurangan. Seharusnya, sebelum pengumuman dikeluarkan, semua pihak terkait duduk bersama untuk meneliti kembali pelamar yang berhak dan tidak berhak lulus. Apakah kuotanya memenuhi syarat atau tidak dan seterus. Sehingga begitu diumumkan, tidak ada lagi protes. Atau dilakukan pengumuman susulan oleh lembaga berbeda.

Hanya saja, tawaran kerja sama dengan intansi teknis dalam hal ini BKD apakah akan diterima pihak perguruan tinggi (PT) atau tidak, hanya merekalah yang lebih tahu. Boleh jadi tidak dilibatkannya BKD saat pemeriksaan hasil tes CPNS tahun 2008 karena lembaga dimaksud sarat kepentingan. Sehingga jika dilibatkan, justru membuat citra perguruan tinggi bersangkutan dicemooh alias tidak juga dipercaya. Lantas siapa sebenarnya yang harus diberi kepercayaan melakukan pemeriksaan hasil tes?

Anehnya, banyaknya pihak yang tidak terakomodir saat penerimaan CPNS tahap pertama itu, ramai disuarakan agar Unhalu sebagai lembaga independen yang diberi kepercayaan memeriksa hasil tes ujian CPNSs segera dicabut dan dikembalikan kepada instansi lebih berwenang. Apakah tuntutan ini harus diakomodir atau sistemnya yang perlu dibenahi. Kalau hanya karena sistemnya belum tepat atau masih terdapat kekurangan, lebih baik itu yang diperbaiki. Semua orang ketika ditanya soal sistem baru dalam pemeriksaan tes CPNS, pasti memilih sistem baru tersebut dibanding cara-cara sebelumnya. Inilah yang harus dibicarakan semua pihak, sehingga setiap tahun pola rektrutmen CPNS makin berkualitas. Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sesuai tuntutan zaman pun bakal terpenuhi. Pemerintah diharapkan tidak lagi kesulitan memperoleh SDM birokrasi yang handal, sebab pola rekruitmennya telah memenuhi standar. Tapi kalau dari rekruitmen awal sudah salah, yakin saja hasilnya pun seperti yang selama ini kita lihat. Malas masuk kantor, tidak punya inisiatif, malas berkreatifitas dan sederet karakter lain yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kita berharap agar CPNS-CPNS yang lolos tahun 2008 lewat seleksi yang tergolong “murni” ini akan membawa perubahan bagi wajah birokrasi di bumi Sulawesi Tenggara untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (***)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s