Syarat Calonan Presiden Harga Mati .:. MK Tolak Permohonan Uji Materi Syarat Pencalonan UU Pilpres

Jakarta, KP

Upaya tiga pemohon yang beramai-ramai minta dihapuskannya syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam UU 42/2008, ternyata kandas. Mahkamah Konstitusi menutuskan ambang batas pencalonan sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional, bukanlah penetapan yang inkonstitusional.

’’Menyatakan menolak permohonan saudara Saurip Kadi (pemohon I), PBB (pemohon II), Partai Hanura, PDP, PIS, Partai Buruh, PPRN, dan Partai RepublikaN (pemohon III), untuk seluruhnya,’’ kata Mahfud MD, Ketua MK dalam pembacaan putusan di gedung MK, Jakarta, kemarin (18/2).

Pembacaan putusan tersebut diltetapkan oleh delapan hakim MK. Dari pemohon, turut hadir Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum PBB, Capres Alternatif Sutiyoso yang mewakili PIS, dan Saudi Karip selaku pemohon I.

Tiga pemohon uji materi UU Pilpres itu mengajukan keberatan pada pasal yang sama, yakni pasal 9 UU 42/2008 tentang Pilpres. Syarat sebagaimana tersebut diatas, dianggap merugikan hak konstitusional warga negara. Menurut pemohon, ketentuan pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan pasangan capres dan cawapres diajukan oleh parpol maupun gabungan parpol, sudah cukup mewakili syarat pencalonan.

Pemohon menilai, pembuat Undang Undang hanya diberi mandat membuat tata aturan pencalonan, bukan syarat pencalonan melalui Presidential Treshold (ambang batas pencalonan Presiden).

Selain pasal tersebut, pemohon II dalam hal ini PBB juga meminta dihapuskannya pasal 3 ayat (5) UU A Quo (sebagaimana tersebut). Pasal tersebut berbunyi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan stelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD, dan DPD.

Pemohon berpendapat, pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Terpisah bertentangan dengan UUD 1945. Sesuai pasal 22E konstitusi, Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. Tidak ada frasa yang meminta agar Pemilu Legislatif harus dilaksanakan lebih dulu sebelum Pilpres.

Namun, MK berpendapat lain. Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dalam pembacaan pendapat Mahkamah menyatakan, pertimbangan ditetapkannya treshold (ambang batas) merupakan kebijakan turunan dari konstitusi. Sifat UUD 1945 adalah terbuka, karena itu MK berpendapat bahwa kebijakan yang dibuat pembuat Undang Undang telah sesuai dengan konstitusi.

MK juga menilai, ketentuan pasal 9 UU Pilpres harus dilihat demi menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan mandiri. Berdasar penjelasan UU 42/2008 angka 1 Umum menyatakan, ambang batas yang ditetapkan bagi capres dan cawapres dilaksanakan dengan tujuan memperoleh dukungan kuat dari rakyat.

’’Kebijakan delegasi pembuatan ambang batas telah dilegislasikan konstitusi melalui pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Jadi tidak benar jika konstitusi tidak memberikan mandat kepada pembuat Undang Undang untuk membuat ambang batas,’’ kata Arsyad.

Sementara, terkait gugatan penghapusan pasal 3 ayat (5) UUD 1945, MK juga menolak hal tersebut. MK berpendapat bahwa dalam mengambil keputusan harus bersandari pada ukuran yang tersusun atas berbagai prinsip, kebijakan, dan aturan. Pasal tersebut merupakan cara yang prosedural dan lazim dilakukan.

’’Mahkamah menilai, apa yang disebut dengan hukum (Pasal 22E) tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum, apalagi logika umum,’’ terang Arsyad.

Meski begitu, Mahkamah menilai ketentuan Presidential Treshold dan pemisahan jadwal Pemilu merupakan kebijakan yang buruk. Namun, Mahkamah tidak dapat membatalkannya. Sebab, yang dinilai buruk bukan berarti inkonstitusional.

’’Jika norma itu merupakan delegasi kewenangan terbuka, sekalipun buruk, Mahkamah tidak berhak membatalkannya,’’ terang Arsyad.

Seperti saat putusan syarat capres independen, tiga hakim konstitusi yakni Abdul Mukhtie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan Akil Mochtar menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion).

Akil Mochtar dalam pembacaan dissenting mewakili yang lain menyatakan, esensi pemilihan umum langsung bukan sekedar simbolik, melainkan harus kompetitif, berkala, luas, dan definitif. ’’Undang-undang memang mengatur Pemilu, namun bukan Pemilu pada era Orde Baru yang seakan-akan Pemilu,’’ kata Akil.

Dalam hal ini, tiga hakum menilai keputusan Mahkamah tidak konsisten dengan putusan MK pada perkara sebelumnya. Pada putusan nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Maluku Utara, dan nomor 56/PUU-VI/2008 tentang Capres Independen, MK cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan original intent (kehendak awal) UUD 45. Untuk perkara ini, MK hanya cenderung melihat pada konsistensi putusan penerapan treshold di Pemilu Legislatif.

’’Syarat treshold bagi kami tidak tepat. karena pasal a quo (pasal 6A ayat (2) UUD 1945) tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara (pencalonan). Syarat yang sudah ada dalam pasal 6 UUD 1945 tidak dapat dicampuradukkan,’’ terang Akil.

Usai sidang, Yusril selaku kuasa hukum PBB menyatakan menerima putusan itu. Namun, yang menjadi ganjil adalah putusan MK yang dilakukan oleh delapan orang hakim konstitusi. Menurut dia, UU MK menyatakan, dalam kondisi darurat, jika tidak ada sembilan hakim konstitusi, maka yang wajib memutuskan adalah tujuh hakim konstitusi.

’’Tidak ada aturan bahwa putusan dilakukan delapan hakim konstitusi,’’ kata dia. Pertanyaan itupun sempat ia lontarkan sebelum pembacaan putusan.

Menjawab hal itu, Ketua MK Mahfud MD menyatakan, posisi hakim yang hadir memang hanya delapan. Namun, pembuat keputusan tetap sembilan hakim. Status Jimly Ashiddiqie selaku hakim konstitusi masih dinyatakan aktif oleh Presiden, sampai hakim pengganti dilantik. ’’Jadi kami tetap sembilan orang,’’ kata Mahfud.

Lain halnya dengan Yusril, Sutiyoso mengaku kecewa terhadap putusan tersebut. Menurutnya, masyarakat menginginkan nama-nama capres yang beragam. Dengan mekanisme UU Pilpres, yang maju pada bulan 8 Juli mendatang adalah nama-nama yang itu-itu saja. ’’Jujur saya kecewa,’’ kata Sutiyoso. Akibat putusan itu, dia juga yakin semakin banyak masyarakat yang memilih golput di pemilihan nanti.

Semua Tergantung Hasil Pemilu Legislatif

Secara terpisah, peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, dengan persyaratan sebesar itu, paling maksimal muncul tiga capres saja. Bahkan, tak tertutup kemungkinan hanya dua capres, yaitu SBY dan Megawati.
’’Ini tergantung hasil pemilu legislatif dan peta koalisi. Kalau di satu sisi, semua mengumpul ke kubu SBY dan yang lain bergabung dengan Megawati, ya sudah, nggak ada capres ketiga,’’ katanya.

Apa Golkar punya potensi untuk memunculkan capres ? ’’Saya tidak yakin itu bisa terjadi. Kalau cara pandang Ketum Partai Golkar Jusuf Kalla tetap mendominasi. JK pasti mendorong untuk bergabung lagi dengan SBY sebagai cawapres,’’ jawabnya.

Bagaimana dengan kandidat dari parpol lain ? ’’Itu yang susah. Kita sama-sama belum tahu hasil pemilu. Entah prabowo, bisa juga Sultan. Tapi, sekali lagi, semua tergantung hasil pemilu,’’ tegas Syamsuddin.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Andrinoff Chaniago mengatakan dengan persyaratan 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional sebenarnya masih bisa muncul empat pasangan calon dalam pilpres 2009.

Dua kandidat capres, kata dia, yaitu SBY sebagai incumbent dari Partai Demokrat dan Megawati yang dijagokan PDIP tentunya sudah pasti fix untuk maju. Menurut Andrinoff, sejelek-jeleknya perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2009, SBY tetap menjadi capres yang layak dijual. ’’Mungkin ketika berkoalisi, bargainingnya agak lemah,’’ katanya.

Sedangkan PDIP, imbuh dia, punya potensi besar untuk memperoleh suara signifikan, minimal 15 persen. Apalagi, citra PDIP jauh lebih baik dibanding pemilu 2004 lalu. ’’Ini modal awal yang sudah cukup untuk mengusung Megawati,’’ katanya.

Lantas, siapa dua kandidat capres lainnya ? Andrinoff menyebut, kandidat ketiga bisa muncul dari Partai Golkar. Tentu saja dengan tambahan dukungan dari parpol lain. ’’Tinggal sekarang, dalam pertarungan kelompok yang ingin mempertahankan JK dan kelompok yang ingin memunculkan Sultan, siapa yang menang,’’ ujarnya.
Adapun capres keempat bisa datang dari koalisi partai menengah dan kecil. Andrinoff melihat peluang itu ada di PKS dan Partai Gerindra. Tokoh-tokoh PKS seperti Hidayat Nurwahid dan Tifatul Sembiring, serta tokoh Gerindra, Prabowo Subianto, kata Andrinoff, mempunyai potensi untuk tampil sebagai capres alternatif.

’’Tapi, saya lihat, mereka juga masih ragu-ragu untuk menggalang koalisi. Mungkin dianggap terlalu beresiko. Tapi, semua kemungkinan bisa saja terjadi tergantung perolehan suara masing-masing partai nanti,’’ tandasnya.

Sekjen PDIP Pramono Anung juga berfikiran sama. Malah dia memprediksi hanya muncul tiga pasangan calon presiden. Siapa yang ketiga ? ’’Selain SBY dan Megawati, bisa Sultan atau Wiranto sebagai capres ketiga,’’ katanya. (bay/pri)

2 thoughts on “Syarat Calonan Presiden Harga Mati .:. MK Tolak Permohonan Uji Materi Syarat Pencalonan UU Pilpres

  1. assalamu alaikum wr. wb.

    alhamdulilah…
    Selamat akhirnya golput berhasil memenangkan jumlah suara terbanyak!
    Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Partai Golput,
    baik yang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan maupun yang tidak.
    Lho, maksudnya? Gak Jelas?😐

    Sudah saatnya kita ganti sistem!
    Sistem yang lebih “pro rakyat” dan lebih “berbudi”…
    Ayo kita ganti secepatnya, “lebih cepat lebih baik”…
    Mari kita “lanjutkan” perjuangan dakwah untuk menegakkannya!
    Sistem Islam, petunjuk dari Sang Maha Pencipta!

    Lihatlah dengan hati dan fikiran yang jernih!
    Aturan Sang Maha Pencipta diinjak-injak
    dan diganti dengan aturan yang dibuat seenak udelnya!
    Dan lihat akibatnya saat ini, telah nampak kerusakan
    yang ditimbulkan oleh sistem sekulerisme dan turunannya
    (seperti: kapitalisme, sosialisme, demokrasi, dsb) di depan mata kita!

    Banyak anak terlantar gara2 putus sekolah.
    Banyak warga sekarat gara2 sulit berobat.
    Banyak orang lupa gara2 ngejar2 dunia.
    Dan banyak lagi masalah yang terjadi gara2 manusia nurutin hawa nafsunya.

    Lihat saja buktinya di
    http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/12/kemungkaran-marak-akibat-syariah-tidak-tegak/
    http://hizbut-tahrir.or.id/category/alwaie/
    http://hizbut-tahrir.or.id/category/alislam/
    dan banyak lagi bukti nyata yang ada di sekitar kita!

    Untuk itu, sekali lagi saya mohon kepada semua pihak
    agar segera sadar akan kondisi yang sekarang ini…
    dan berkenan untuk membantu perjuangan kami
    dalam membentuk masyarakat dan negeri yang lebih baik,
    untuk menghancurkan semua bentuk penjajahan dan perbudakan
    yang dilakukan oleh manusia (makhluk),
    dan membebaskan rakyat untuk mengabdi hanya kepada Sang Maha Pencipta.

    Mari kita bangkit untuk menerapkan Islam!
    mulai dari diri sendiri.
    mulai dari yang sederhana.
    dan mulai dari sekarang.

    Islam akan tetap berlaku hingga akhir masa!
    Dan Islam akan menerangi dunia dengan cahaya kemenangan!
    Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan (-_-)
    terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

    wassalamu alaikum wr. wb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s