TAJUK -:- Belum Pemilu, Mulai Curang

BELUM lagi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimulai, protes atas kinerja panitia lelang perlengkapan Pemilu mulai ramai disuarakan. Seperti lazimnya tender proyek, tender di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra juga demikian. Aksi protes sejumlah rekanan memang sudah mulai tercium jauh sebelum pemenang diumumnkan. Entah mulai nilai penawaran tertinggi dan terendah, soal dugaan adanya rekanan yang tidak ikut mendaftar lantas diloloskan hingga hal-hal lain yang dinilai mengada-ngada. Benar tidaknya tudingan tersebut memang harus segera diklarifikasi secepatnya agar tidak berlarut-larut. Kalau ternyata terindikasi adanya upaya permainan, pihak terkait segera mengambil tindakan untuk mencegah sekaligus memberikan ruang lebih luas agar proses tender di KPU Sultra sesuai aturan yang berlaku.

Kalimat mencegah lebih baik mengobati memang harus dipakai aparat terkait untuk mencegah merebaknya praktek-praktek monopoli, suap hingga kolusi. Semua itu tidak lain mencegah terjadinya kerugian negara. Apalah artinya jika kemudian tudingan tersebut benar terjadi, sementara uang negara yang digunakan untuk membiayai Pemilu lenyap begitu saja, hanya dapat dibarter dengan hukuman penjara.

Pemilu 2009 tahun ini diperhadapkan dengan kondisi keuangan dunia yang cukup sulit. Tidak hanya Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Eropa lainnya, Indonesia pun menerima imbas dari persoalan tersebut. Manakala masih ada juga oknum tertentu yang sengaja “mempermainkan” uang negara untuk memperkaya diri sendiri, sedini mungkin dicegah. Ibaratnya, para “pencuri” uang negara tersebut bersenang-senang di atas penderitaan orang lain.

Kita tidak tahu persis apakah proses tender di KPU Sultra memang sudah berjalan sesuai mekanisme atau tidak. Pihak terkaitlah seperti aparat penegak hukum yang berwenang menentukannya. Kalau ternyata ditemukan adanya dugaan awal penyimpangan secepatnya diambil tindakan agar tidak berkelanjutan. Jangan panitia berkelit kalau proses tender harus tetap dilanjutkan mengingat waktu disiapkan sangat kasif. Inilah terkadang yang sering dijadikan alasan klasik bagi pemilik proyek untuk berkelit dari proses ulang.

Memang, indikasi kerugian negara belum kelihatan, sebab pekerjaan proyek belum dilaksanakan. Tapi kalau sudah ditemukan adanya indikasi penyimpangan sejak awal, dikuatirkan saat pelaksanaannya nanti akan menyimpang. Kalau itu terjadi, kerugian negara sudah di depan mata.

Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan KPU Sultra, sebagian juga di proyek-proyek pemerintah. Banyak rekanan mengaku dirugikan dengan mekanisme dilakukan panitia. Sehingga terkesan proses tender hanyalah sebuah sandiwara sekadar memenuhi syarat formal. Sebenarnya calon pemenangnya sudah ada, tapi demi memenuhi ketentuan, maka dilakukanlah tender terbuka. Sejauh ini belum ada satupun lembaga independen yang dilibatkan untuk mengawasi tender-tender proyek pemerintah. Semua baru bereaksi makanala tender usai dan pekerjaan selesai dilaksanakan. Padahal, upaya pencegahan justru lebih penting sebelum terjadi pelanggaran hukum.

Karena itu, sebelum terlambat aparat terkait segera mengambil langkah mengawasi proses tender hingga pelaksanaan pekerjaan proyek di KPU provinsi. Dikuatirkan, anggaran miliaran rupiah yang notabene uang rakyat akan “raib” dan disinggah di kantong-kantong oknum tidak bertanggungjawab. (***)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s