TAJUK -:- Apa yang Diharap di KNPI?

Aksi bentrok yang dipertontonkan dua kubu di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) pusat lagi-lagi memberikan gambaran kepada kita betapa perebutan pengaruh dan kekuasaan begitu kental. Atau itukah cara terbaik yang dinilai paling efektif untuk menyelesaikan sebuah persoalan? Gambaran mengenai kemelut KNPI tidak hanya  di pusat, tapi di daerah pun terjadi. Lantas apakah organisasi kepemudaan ini masih diharapkan sebagai “payung utama” organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di tanah air?

Jika melihat struktur kepengurusan, mungkin KNPI lah yang paling lengkap, sebab menjangkau hingga wilayah kecamatan. Artinya, wadah berhimpunnya pemuda ini cukup besar dan berpotensi membantu pemerintah di bidang pemberdayaan pemuda. Sayang, aktifitas organisasi baru kelihatan jelang Musyawarah kecamatan/kabupaten hingga provinsi. Padahal, tugas KNPI yang juga mewadahi seluruh OKP punya peluang besar menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang. Apalagi pemerintah membuat satu departemen khusus, yakni Kementrian Pemuda dan Olahraga. Sementara di provinsi Sultra telah berdiri satu lembaga yang diberi nama Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tidak dapat dipungkiri, kaderi-kader KNPI selama banyak berkiprah di dunia politik hingga birokraksi. Sebagian juga menjadi wakil rakyat. Di zaman Orde Baru, ketua KNPI mulai pusat hingga provinsi memiliki jatah kursi di parlemen. Tapi seiring dengan tumbangnya Orba, jatah itupun dihapus. Tapi rebutan pengaruh dan kekuasaan di organisasi ini tidak juga surut. Ini berarti KNPI masih tetap dianggap organisasi yang menjanjikan masa depan.

Memang, tidak hanya KNPI yang mengalami kemelut kepemimpinan. Organisasi lainpun sering mengalami hal serupa. Tapi ada baiknya pola yang sepertinya sudah” mendarah daging” tersebut diubah sedikit demi sedikit, dimana tidak ada lagi istilah dua lisme kepemimpinan atau versi-versian. Yang menjadi bingung adalah pengurus maupin anggota-anggota sebuah organisasi di daerah. Boleh jadi jika terjadi ketidak puasan atas hasil musyawarah, ujung-ujungnya membentuk kepengurusan tandingan. Akhirnya energi kita habis terkuras mengurusi pertikaian internal, sementara tantangan dan tugas berat di depan mata sudah menumpuk. Dampak lainnya juga akan menurunkan citra serta kredibilitas organisasi di mata masyarakat.

Prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari pandangan hidup bangsa Indonesia sepertinya sudah memudar. Kalaupun terjadi perbedaan tentu saja dianggap sebagai sebuah rahmat, tapi kalau sudah berubah bringas dan bentrok bukan lagi rahmat, tapi m

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s