Warning KPK : Kembalikan Fee BPD

Jakarta, KP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menghentikan penanganan kasus fee Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mengalir ke sejumlah pejabat di enam daerah. Lembaga antikorupsi itu terus menindaklanjuti perkara gratifikasi tersebut. Sejauh ini, KPK memang belum melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat terkait, namun para penerima gratifikasi diberikan waktu satu bulan untuk mengembalikan dana imbalan tersebut.

“Kami akan mengirimkan semacam surat peringatan kepada instansi pemerintah penerima BPD di seluruh Indonesia. Terhitung satu bulan setelah menerima surat, yang bersangkutan harus mengembalikan dana imbalan tersebut,” tegas Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochammad Jasin ketika dihubungi kemarin (18/4).

Jasin menuturkan, lewat surat tersebut, instansi pemerintah yang bersangkutan harus mendaftar para pegawai yang menerima dana imbalan tersebut dan diminta langsung mengembalikan. Waktu pengembalian terhitung satu bulan setelah instansi terkait menerima surat dari KPK.

Senada dengan Jasin, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar juga menuturkan surat perintah tersebut akan segera diedarkan. Langkah tersebut ditempuh, setelah lembaga superbodi itu menerima informasi bahwa para pejabat daerah penerima fee BPD berniat mengembalikan dana imbalan tersebut. “Karena itu kami masih tangani dalam ranah pencegahan, karena berdasar informasi tersebut. Yang penting uangnya kembali dululah,” imbuh Haryono kemarin.

Haryono mengungkapkan, saat ini KPK sudah memiliki data lengkap pejabat mana saja yang menerima fee dari BPD tersebut. Namun, dia belum mau menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus fee BPD tersebut. Pasalnya, praktik pemberian imbalan ini tidak hanya dilakukan pejabat di daerah saja, melainkan juga melibatkan pejabat pusat hingga pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Ini menyangkut banyak pihak, sekali lagi yang penting uangnya kembali dulu,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah diduga menyelewengkan uang kas daerah sejak sekitar tahun 2008. Berdasarkan penelusuran KPK, ditemukan adanya aliran dana dari enam BPD yang bernilai sekitar Rp 360 miliar yang terdiri dari fee, bunga, dan fasilitas yang diberikan bank atas penempatan uang APBD di BPD.

Aliran dana tersebut jatuh ke tangan para pejabat di daerah selama 2002-2008. Dana imbalan tersebut diberikan kepada pejabat yang menempatkan dana APBD di bank terkait. Keenam bank itu antara lain, BPD Sumut yang mengalirkan imbalan Rp 53,811 miliar, BPD Jabar- Banten (Rp 148,287 miliar), BPD Jateng (Rp 51,064 miliar), BPD Jatim (Rp 71,483 miliar), BPD Kaltim (Rp 18,591 miliar), dan Bank DKI (Rp 17,075 miliar).

Tak hanya di enam BPD itu, praktik pemberian fee ini juga terjadi di seluruh bank daerah di Indonesia. Bahkan, beberapa bank umum juga diduga melakukan hal yang sama.(ken)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s