Hakim Gayus di-MKH 26 April

Jakarta, KP
Komisi Yudisial (KY) tak mau berlama-lama dalam menangani kasus suap Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim yang membebaskan Gayus Halomoan Tambunan. Institusi yang diketuai Busyro Maqoddas itu mendesak agar Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menyidangkan Asnun 26 April mendatang. “Lebih cepat lebih bagus,” kata Busyro di kantornya kemarin (20/4). Nah dipersidangan itulah, Asnun bisa melakukan pembelaan. Tak hanya Asnun, lanjut Busyro, anggota hakim lainnya yang juga dinyatakan terlibat juga akan disidangkan bersama.
Namun, itu harus menunggu pemeriksaan dua orang hakim itu rampung. Rencananya, siang ini (21/4) sekitar pukul 13.00, KY akan memeriksa dua anggota hakimnya. Yakni Bambang Widyatmoko dan Haran Tarigan. Seharusnya, pemeriksaan dilakukan Senin (19/4) lalu. Namun keduanya tak datang lantaran memenuhi panggilan Mahkamah Agung (MA). “Makanya besok kami fokus memeriksa mereka,” lanjut Busyro.
Menurut alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu, hukuman terberat Asnun dan hakim lainnya yang terkait adalah, MKH memberhentikan dengan tidak hormat alias pecat.
Busyro sedikit yakin bahwa MKH bakal memecat Asnun. Sebab, Asnun mengakui perbuatannya yang melanggar kode etik itu. Pengakuan itu berasal dari Gayus yang mengatakan bahwa aliran dana suap itu juga masuk ke kantong Asnun.
Apakah hanya Rp 50 juta? “Sampai saat ini itulah pengakuannya. Dan saya harus menghormati pengakuan itu,” jawabnya. Tapi secara pribadi Busyro mencurigai bahwa uang yang diterima Asnun lebih dari itu. Hal itu berkaca pada jumlah suap yang sangat tinggi yang diterima polisi dan jaksa untuk menangani kasus ini.
Tapi meski Rp 50 juta, kata Busyro sudah cukup untuk memberhentikan Asnun dengan tidak hormat. “Itu benar-benar salah,” imbuhnya. Sedangkan untuk ranah pidananya, lanjut Busyro, MA bisa melaporkannya ke polisi.
Terungkapnya aliran dana ke hakim dalam kasus Gayus menarik perhatian Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Kemarin, Satgas yang diwakili Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein mendatangi KY di Jalan Kramat Raya 57, Jakarta. Menurut Busyro ada empat agenda yang mereka bicarakan.
Yakni tentang laporan masyarakat tentang penyimpangan-penyimpangan di dunia pengadilan. Selain itu pembenahan di tubuh peradilan pajak. Dimana Satgas akan mengusulkan pembenahan undang-undang agar KY juga bisa melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim pengadilan pajak. “Kan selama ini kami tidak ikut campur di pengadilan pajak. Tapi untuk criteria hakim akan kami bahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan,” katanya.
Selain itu kepada Satgas, KY meminta agar pihaknya diberi kewenangan lebih. Yakni memeriksa pihak-pihak luar yang juga terlibat dalam penyelewengan pengadilan. Jadi tidak hanya hakim saja yang diperiksa KY, tapi saksi, terdakwa atau yang lainnya juga bisa diperiksa KY. “Hakim kantidak berbuat sendiri. Tapi sistemik dengan pihak lain,” imbuh Busyro.
Sedangkan yang terakhir adalah pembicaraan tentang pembenahan perekrutan hakim, pendidikan calon hakim dan pendidikan lanjutan hakim. Sebab, menurut Busyro, hingga saat ini masih banyak penyelewengan tentang hal itu.(kuh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s