Kemendiknas Usulkan Perpu Pengganti UU BHP

Jakarta, KP
Beberapa alternatif ditawarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Kementrian Pendidikan Nasional (kemendiknas) sebagai antisipasi kekosongan hokum yang menimpa tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Sesuai digagalkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).Staf ahli Dikti, Prof. Dr. Johanes Gunawan mengatakan, ada empat pilihan alternative hokum yang ditawarkan di depan Komisi X DPR RI. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
Johanes menjelakan, tentang kelebihan dan kelemahan atas pilihan regulasi tersebut. Kata dia, Perpu itu bisa dikeluarkan dalam keadaan darurat. Pasalnya, dia menilai ada ribuan yayasan yang kehilangan landasan hokum saat UU BHP digagalkan beberapa saat lalu.
“Saran kami, penggunaan Perpu sejauh ini merupakan pilihan tepat untuk menyangga hokum sementara,” ujarnya. Menurut dia, kekuatan hokum Perpu juga dinilai mampu memberikan kepastian hokum. “Karena juga sifatnya lebih sederajat dengan UU BHP,” katanya.
Dia menilai dengan adanya Perpu, yayasan, paguyuban atau perserikatan yang hingga saat ini belum mengantongi sertifikat resmi tentu membutuhkan kepastian hukum. “Agar tidak legal,maka dikeluarkannya Perpu,” ujarnya.
Pilihan lainnya, kata Johanes, adanya usulan pembuatan UU baru. Dia mengatatakan, UU tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan Perpu yang akan dibuat dalam waktu dekat. “Hanya saja, penyusunan UU yang terlampau singtkat. Padahal kita butuh waktu lama untuk konsentrasi,” terangnya.
Selain itu, kata Johanes, Dikti dan kemendiknas juga memberikan pilihan adanya peraturan mentri (permen). Hanya saja, kata dia, permen itu tidak bisa memiliki kekuatan hukum untuk bisa melegalkan PT BHMN yang sudah terlanjur berdiri. “Akan ada banyak PT yang merasa tidak diakomodir kebutuhannya,” ungkapnya.
Pilihan terakhir, jelas Johanes, adalah mengubah PP 17 tahun 2010. Pilihan ini, kata dia, PP tersebut sudah dianggap mampu mengatur penyelenggaraan pendidikan. “Hanya saja terbatas pada PT, sementara yayasan dan sejenisnya tidak bisa diatur secara lengkap,” paparnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI kemarin, anggota Komisi X Ferdiansyah mengaku setuju dengan usulan penggunaan Perpu. Politisi asal Partai Golkar itu menilai, payung hukum yang paling kuat dan tegas untuk sementara adalah Perpu.
“Terutama lebih ditegaskan pada aspek penganggaran dan pengaturan keuangan. Sambil menyusun UU baru,” ucapnya. Dia berharap, dalam waktu dekat Kemendiknas dan Dikti harus sudah merumuskan pilihan yang terbaik.(nuq)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s