Retribusi Nelayan di Sultra Bakal Dihapus

Dewan Sultra Sedang Rancang Perdanya

Kendari, KP
Dalam waktu dekat, retribusi nelayan tradisional di Sultra akan dihapuskan. Itu setelah surat edaran Kementrian Kelautan dan Perikanan tentang pemberhentian sementara pemberian izin bagi usaha baru alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan tertentu. Untuk menindaklanjuti kebijakan pro nelayan itu, kemarin (20/4), Komisi II DPRD Sultra bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) melalui rapat bersama. Menurut Anggota Komisi  II DPRD Sultra, Mudin Musa, Raperda ini penting dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan tanggal 16 Februari lalu. Setelah ditetapkan menjadi Perda, maka retribusi izin penangkapan ikan bagi pengusaha ikan (nelayan, red) yang berskala kecil tidak diberlakukan lagi kecuali bagi pengusaha yang skala besar seperti Perikanan Samudera.
Raperda ini, lanjut legislator Partai Golkar ini, sudah pasti memberikan kemudahan dan insentif kepada para investor. Kemudahan tersebut diakui, Muhdin Musa telah ada, namun belum dituangkan dalam bentuk Perda. Untuk itu perlu adanya peraturan daerah yang mengikat. Sejauh mana kemudahan yang diberikan kepada investor, tentunya investasi tersebut lebih bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan Pemda secara khusus.
“Jangan investor dimudahkan, tetapi rakyat tidak menerima apa-apa dari hadirnya investor. Insentif pajak, retribusi kita kurangi. Kita berikan kemudahan perizinannya termasuk fasilitas yang ada misalnya, mau bangun pabrik, diberikan kemudahan dan insentif retribusi. Namun harus tetap memberi keuntungan besar bagi masyarakat,” beber Mudin Musa.
Ia mencontohkan, lahan konsensi milik PT Inco. Menurut Mudin,  semestinya izinnya dikeluarkan oleh gubernur karena berada di lintas kabupaten/kota, malah langsung direbut oleh kabupaten. Jika dirunut pada sumbernya, PT Inco memiliki dan menguasai lahan konsensi dilintas Kabupaten/Kota seperti di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Konawe Utara (Konut) serta Kabupaten Muna, sehingga izinnya harus kembali kepada gubernur.
“Kendalanya, para bupati mengambil menjadi kewenangannya, dengan memberikan izin kepada investor di kabupatennya, sehingga terjadi tumpang tindih izin kuasa pertambangan. Makanya, komisi II DPRD Sultra, akan mengkoordinasikan hal ini kepada para bupati termaksud instansi terkait dalam waktu dekat,” demikian ditambahkan Rasyid Syawal, juga anggota Komisi II DPRD Sultra. (emi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s