Investasi Harus Ijin Gubernur

Kendari, KP
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sultra, A Syamsul Bahri menjelaskan, macetnya investasi di Sultra karena para investor belum punya legalitas untuk sampai ke tahap eksploitasi. “Eksplorasi memang ada, untuk melakukan penelitian. Tapi, pada saat mau eksploitasi, mereka terbentur dengan ketentuan bahwa eksploitasi bisa dilaksanakan apabila semua persyaratan dipenuhi. Katakanlah izin yang dimiliki itu, terdapat hutan, berarti dia harus pinjam pakai kawasan di pertambangan, dia harus pelepasan kawasan di kegiatan-kegiatan pertanian. Karena itu mereka harus clear dengan persoalan kawasan itu atau kepemilikan masyarakat,” katanya, kemarin.
Saat ini, menurut Syamsul Bahri, untuk pinjam pakai kawasan atau pelepasan kawasan harus rekomendasi gubernur ke Menhut. Dulu, dengan otonomi kekuasan di kabupaten, bupati kadang kala tidak ada koordinasi dengan gubernur. Karena itu, dengan Perda pemberian insentif dan kemudahan bagi investasi, merupakan solusi terbaik. Sehingga, ada sinkron antara gubernur dengan bupati.
Lalu apakah itu menandakan bahwa KP yang dikeluarkan bupati tidak berarti atau sudah tidak ampuh lagi? Syamsul menjawab, ya. Ia menjelaskan, kewenangan bupati memang di kabupaten. Tapi apabila hendak mengantongi pinjam pakai kawasan dan pelepasan kawasan dari Menhut, maka harus dapat rekomendasi atau usulan dari gubernur terlebih dulu. Apalagi, kalau di wilayah itu terdapat kawasan hutan.
“Tidak bisa, kecuali memang di HPL atau misalnya dia harus menyelesaikan seperti yang terjadi di Bombana. Memang ada KP dari bupati, tapi karena masuk wilayah hutan, tidak bisa dieksploitasi. Apa yang terjadi di tanah rakyat sifatnya HPL. Kalau ditambang, susahnya lebih panjang lagi, karena KP tumpang tindih. Awalanya Inco dan Antam yang punya, datang bupati dia masukan investor di atas milik PT Inco dan Antam. Sehingga saat eksploitasi pasti bermasalah dan yang dirugikan investor. Dua tahun mereka dirugikan, karena tidak bisa eksploitasi,” jelasnya.
Hal tersebut, jelas berdampak pada tidak adanya pemasukan bagi daerah, baik itu bagi PAD maupun aktifitas masyarakat yang tidak ada.
Menyikapi masalah itu, Syamsul mengatakan, BPMD Sultra terlebih dulu akan meletakkan  payung hukum dari investasi tersebut agar jelas kewajiban kabupaten dan provinsi.
“Akan saling melengkapi. Artinya, semua izin yang mau dikeluarkan bupati pada wilayah kabupatennya atau gubernur di lintas kabupaten, harus ada konfirmasi minimal dengan kabupaten atau kabupaten harus minta konfirmasi dari gubernur,” tandasnya.(dri/ong)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s