Lagi, Pedagang Pasar Sentral Demo

Minta Pengelolaan Pasar Diserahkan ke Dispenda

Kendari, KP
Untuk yang kesekian kalinya, para pedagang Pasar Sentral Kota Kendari yang kini menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Pasar Higienis, menyambangi gedung DPRD Kota Kendari, kemarin. Tuntutan mereka pun, masih sama dengan yang lalu. Koordinator pedagang, Ramli Rahim, mengatakan, pemkot harusnya bisa mencermati, memelihara dan mengawasi persoalan pedagang agar tidak terjadi antagonisme dan saling menghancurkan. Itulah sikap yang seharusnya dimiliki Ir Asrun-Musadar Mappasomba, dalam melihat persoalan yang ada di Pasar Sentral Kota Kendari. Karena pada dasarnya, ketidakjelasan sikap Pemkotlah yang melatar belakangi persoalan yang ada di pasar.
“Yang lalu pedagang menuntut wali kota, agar pedagang pasar bisa menjual di lokasi strategis dan itu diizinkan wali kota. Tapi, keputusan itu tidak direalisasikan pemkot dan itu sangat merugikan pedagang dengan tidak diizinkannya pedagang berjualan di badan jalan,” teriaknya.
Menyikapi persoalan itu, menurut Ramli, nampaknya akan memunculkan masalah besar yakni kurang dari 50 persen pedagang lama yang bisa menikmati bangunan baru, sekalipun di bawah harga subsidi, jika tidak ditangani secara serius.
Dengan sikap Pemkot yang mengarahkan semua persoalan Pasar Sentral Kota ke PD Pasar, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pedagang. Justru, kata Ramli, melahirkan kontradiksi antara sesama pedagang.
Untuk itu, ia mengatakan, pedagang mendesak Ketua DPRD Kota, untuk memerintahkan walikota, agar menerbitkan SK pengalihan penanganan Pasar Sentral Kota, dari PD Pasar ke Dispenda Kota Kendari.
Ketua Komisi B DPRD Kota Kendari, Chulafau Rasyidin, meminta, agar demonstran tidak bertindak dulu sebelum ada MoU antara Pemkot dan pengacara para pedagang. Karena, sesuai kesepakatan di Hotel Imperial, sebelum tahapan pembangunan pasar, terlebih dulu harus ada MoU.
“Jangan ada verifikasi, sebelum ada MoU. Karena itu konsensus Imperial, yang ditandatangani Kapolres, Ketua DPRD Kota, Pemkot dan saya sendiri. Pedagang melalui pengacaranya, harus segera membuat MoU dan datanya harus selaras antara data lama dan baru. Nanti kami akan undang bersama pengacaranya untuk masukan MoU,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Kendari, Abd Razak, mengatakan, langkah yang kini ditempuh dewan yaitu memanggil tim Pemkot untuk membahas persoalan pasar Sentral, termasuk MoU yang akan dibuat.
“Kami sedang rapat dengan tim pemkot, guna pertanyakan kenapa MoU belum ada. Mereka baru jelaskan. Sehingga, keinginan teman-teman, belum bisa kami jawab, karena belum ada konsep dari pemerintah dan pedagang,” jelasnya.
Penjelasan Razak dan Chulafau, tidak membuat pedagang diam. Sebaliknya, mereka terus meneriakan, bahwa pengelolaan Pasar Sentral harus diserahkan ke Dispenda. Setelah berorasi sekitar 5 menit, demonstran kembali melanjutkan perjalanan ke Kantor Gubernur, untuk meminta Nur Alam, mendesak walikota agar segera mengeluarkan MoU Pasar Sentral Kota. (dri)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s