Tajuk – Buruh di Tengah Pesta Pasar Modal

Hari Buruh Internasional yang jatuh 1 Mei 2010 sudah berlalu. Seperti peringatan tahun-tahun sebelumnya, Hari Buruh tahun ini, tampaknya, masih harus dilalui dengan suasana sendu karena prospek ketenagakerjaan masih akan terus dihantui beberapa persoalan.

Hari Kartini dan Peran Perempuan Indonesia Masa Kini

Oleh : Dr. Ir. Sitti Aida Adha Taridala, MSi *)

Ketika membuka internet hari ini dan memasukkan keyword ”Hari Kartini” pada salah satu search engine, maka keluarlah hasil penelusuran sejumlah 531 000 yang topiknya mengenai berbagi hal terkait Pahlawan Emansipasi Indonesia Ibu Kartini. Mulai dari yang ’serius’, misalnya adanya acara seminar, sampai acara permainan dalam rangka merayakan kelahiran Ibu Kartini. Ini menjadi pertanda betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap beliau.

RA Kartini = Tokoh Emansipasi?

Oleh : Zoel Dirga Dinhi

Mendengar nama RA Kartini, akan terlintas dalam pikiran kita tentang semangat emansipasi yang selalu didengungkan oleh kaum feminis di negeri ini. Kartini dipilih menjadi tokoh emansipasi perempuan karena sejarah telah mengukir bahwa keberanian Kartini pada zamannya mampu memperjuangkan hak perempuan dan melakukan kritik terhadap budaya feodal Jawa pada saat itu.

Kosmetik Pemberantasan Mafia Hukum

Oleh : Febri Diansyah

Satu per satu skandal mafia di tubuh penegak hukum dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terungkap. Mulai kasus Gayus H. Tambunan yang menimbulkan efek domino di Ditjen Pajak, kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tiap-tiap institusi menyikapi skandal sistemis tersebut dengan keseriusan yang berbeda.

TAJUK .::. Darah Segar di KONI Sultra

Dunia olahraga Sultra memasuki babak baru. Itu setelah Komite Olahraga Nasional (KONI) Sultra sukses menggelar musyawarah provinsi (Musprov) yang berlangsung 16 April lalu di salah satu hotel di Kota Kendari. Ajang empat tahunan yang diikuti seluruh KONI Kota-kabupaten dan Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang olahraga itu secara aklamasi memilih Gubernur Sultra H Nur Alam SE untuk menahkodai organisasi tersebut sampai empat tahun ke depan. Musprov yang dijadwalkan  berlangsung dua hari pun ternyata dapat diselesaikan dalam sehari saja. Tak ada perdebatan keras di acara yang ikut dihadiri perwakilan KONI Pusat tersebut.

TAJUK -:- Apa yang Diharap di KNPI?

Aksi bentrok yang dipertontonkan dua kubu di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) pusat lagi-lagi memberikan gambaran kepada kita betapa perebutan pengaruh dan kekuasaan begitu kental. Atau itukah cara terbaik yang dinilai paling efektif untuk menyelesaikan sebuah persoalan? Gambaran mengenai kemelut KNPI tidak hanya  di pusat, tapi di daerah pun terjadi. Lantas apakah organisasi kepemudaan ini masih diharapkan sebagai “payung utama” organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di tanah air?

TAJUK -:- Tragis, Tak Tahu Tanggal Coblosan

Pemilu tinggal 43 hari lagi. Yang tragis dan ironis, justru banyak pemilih yang tak tahu kapan tanggal coblosan tersebut. Paling tidak, hal itu terungkap dari survei Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) yang menemukan bahwa 75 persen respondennya belum tahu tanggal pemilu.

TAJUK -:- Belum Pemilu, Mulai Curang

BELUM lagi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dimulai, protes atas kinerja panitia lelang perlengkapan Pemilu mulai ramai disuarakan. Seperti lazimnya tender proyek, tender di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra juga demikian.

TAJUK -:- Jalur Khusus Bagi Kelompok 14

MALANG benar nasib empat belas (14) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Sultra yang terpaksa dianulir kelulusannya. Seharusnya mereka siap-siap mengurus kelengkapan berkas tahap berikutnya untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP), kini menunggu lagi janji berikutnya kalau akan diakomodir pada penerimaan tahap berikutnya.

TAJUK -:- Bebaskan Pendidikan dari Politik

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengungkapkan sebuah fakta yang menggugah keprihatinan kita bersama sebagai bangsa. Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, orang nomor satu di PGRI itu melaporkan, dari survei sementara PGRI, 50 persen dinas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dipimpin pejabat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dipegang.